Radio Mayangkara

Kritis & Solutif

Kategori: Ekonomi

  • Disnaker Kabupaten Blitar Mengakui Masih Banyak Pekerja Migran Indonesia Pmi Asal Kabupaten Blitar Yang Bekerja Ke Luar Negeri  Lewat Jalur Tekong Mayoritas Tujuan Malaysia.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kabupaten Blitar Yopie Kharisma Sanusi mengatakan sampai saat ini diindikasikan masih banyak PMI atau TKI asal kabupaten Blitar yang berangkat keluar negeri lewat jalur tidak resmi diantaranya melalui jalur tekong.

    “Mayoritas mereka bekerja ke Malaysia dengan cara ikut saudara atau tetangga yang sebelumnya sudah bekerja di sana,” ujar Yopie (18/1)

    Yopie menyebut sampai saat ini pihaknya tidak membendung keberangkatan PMI secara ilegal melalui jalur tekong ini.

    Mereka baru mengetahui jika ada PMi yang berangkat lewat jalur ilegal saat terjadi permasalahan seperti deportasi  kecelakaan kerja  sakit maupun kasus meninggal dunia. 

    Menurut Yopie  sampai saat ini masih banyak PMI yang berangkat secara ilegal karena tidak ada sanksi hukum maupun denda yang menjerat mereka yang bekerja secara ilegal sehingga tidak ada efek jera untuk mereka.

    Disnaker kabupaten Blitar memastikan terus berkoordinasi dengan desa untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menjadi PMI secara ilegal karena resiko yang ditanggung juga tinggi.

    Sebelumnya data di tahun 2022 tercatat masih ada 10 PMI asal kabupaten Blitar yang di deportasi dari negara tempatnya bekerja.Para PMI tersebut dideportasi karena berbagai alasan seperti tidak memiliki dokumen keimigrasianoverstaytidak memiliki izin kerja dan lainnya.

    10 PMI ini diketahui  berangkat secara ilegal atau tidak resmi. Yopie menyebut dari data 10 PMI yang di deportasi ini mayoritas diketahui bekerja di malaysia  ada 6 orang PMI  sisanya dari Arab Saudi dan Brunei Darusallam. [Aprilia]

  • Dinas Perikanan Tulungagung berencana akan mebuat tambak garam di pesisir selatan Tulungagung setelah keluar regulasi peningkatan produksi garam di daerah pesisir laut dari KKP.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Plt. Kabid Kenelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung – Dedy Azhar Muhammad mengatakan  pihaknya tahun berencana akan membuat tambak garam di wilayah pesisir selatan Tulungagung.

    “Saya belum memastikan dimana tempat yang akan di pilih untuk menjadi lokasi tambak garam itu,” Ucap Dedy (171)

    Namun menurutnya di wilayah pesisir selatan Tulungagung seluruhnya bisa digunakan sebagai tambak garam karena garam sebetulnya tidak harus memerlukan lahan yang luas.

    Produksi garam bisa dilakukan dengan penyulingan sehingga lahan yang sempit masih bisa digunakan untuk produksi garam. Dedy mengakui rencana pembuatan tambak garam ini setelah adanya regulasi dari KKP tentang peningkatan produksi garam di daerah yang memiliki pesisir laut salah satunya Tulungagung.

    Dedy menambahkan  kemungkinan besar daerah yang akan digunakan sebagai tambak garam merupakan daerah pesisir yang ada penghuninya seperti Popoh, Klatak dan Sine. [Anggi wahyu]

  • Paguyuban Pengusaha Kereta Kelinci Akan Berkoordinasi Dengan Disbudpar Tulungagung Untuk Bisa Beroperasi Di Tempat Wisata.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Ketua Paguyuban Pengusaha Kereta Kelinci di Tulungagung Hariyanto mengatakan setelah polisi melarang operasional kereta kelinci di jalan raya pihaknya tetap berupaya untuk beroperasi sesuai dengan lokasi yang diperbolehkan yaitu di tempat wisata.

    Hariyanto berkata “kami segera berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar kami  tetap dapat beroperasi di tempat wisata yang sudah menjalin kerja sama nantinya,” (13/1)

    Menurut Hariyanto para pengusaha tetap berupaya beroperasi karena pembuatan kereta kelinci menghabiskan biaya puluhan juta rupiah. Hariyanto juga hanya bisa pasrah dengan larangan operasional yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

    Sebelumnya Satlantas Polres Tulungagung mengeluarkan larangan kereta kelinci beroperasi di jalan raya karena kurang berstandar keamanannya. Kereta kelinci hanya boleh beroperasi di kawasan objek wisata saja. [Amir fatah]

  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Kabupaten Tulungagung Masih Di Dominasi Oleh Laki-Laki.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Koordinator Fungsi statistic sosial, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Suci Handayanti mengatakan pihaknya mencatat tingkat pengangguran terbuka di kabupaten tulungagung pada tahun 2022 masih di dominasi oleh laki laki.

    “Pada tahun 2022 angka pengangguran di kabupaten tulungagung pada laki laki mencapai 7,51 persen sedangkan untuk perempuan hanya 5,49 persen,” ujar Suci (13/1)

    Suci menjelaskan dari jumlah tersebut TPT pada laki-laki ada perbedaan 2,50 persen lebih besar dari perempuan di tahun 2022 kemarin. Menurut Suci ada hal yang membuat laki-laki menjadi pengangguran di tahun 2022 lalu salah satunya biaya upah yang harus diberikan lebih tinggi dibandingkan biaya upah perempuan. Sehingga hal ini lah para laki-laki sulit mendapatkan pekerjaan.

    Sementara itu dari data Badan Pusat Statistik kab tulungagung pada tahun 2022 kemarin angka TPT pada tahun 2022 mengalami pengingkatan 1,73 persen dari tahun 2021 lalu yang hanya 4,91 persen menjadi 6,65 persen di tahun 2022. [Ibnu haswi]

  • Sepanjang Tahun 2022 Pemkab Blitar Terbitkan 9.596 Nomor Induk Berusaha NIB Mayoritas Merupakan Pelaku UMK.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)  Kabupaten Blitar Agus Santosa mengatakan  sepanjang tahun 2022 ini pihaknya sudah menerbitkan 9.596 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari angka  itu hampir 100 persen atau 9.574 merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Sedang sisanya sebanyak 22 merupakan pelaku usaha non UMK.

    “Untuk UMK  modalnya dibawah Rp 1 miliar sementara untuk yang non UMK diatas Rp 5 miliar. Agus menjelaskan   pelaku usaha yang mengajukan NIB mayoritas di sektor industri rumah tangga industri produk makanan lainnya dan pedagang eceran.” Jawab Agus (111)

    Agus memastikan pihaknya terus mendorong agar para pelaku usaha di kabupaten Blitar bisa mengurus NIB sesuai dengan ketentuan agar usahanya terdaftar secara jelas. [Aprilia]

  • Dinas Perikanan Tulungagung Mencatat Masih Ada 200 Kapal Nelayan Pantai Selatan Tulungagung Belum Memiliki PAS Kapal. Dinas Perikanan Menyebut Masih Banyak Nelayan Itu Kurang Minat Untuk Mengurus Dokumen.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Plt. Kabid Kenelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung – Dedy Azhar Muhammad mengatakan  sampai saat ini pihaknya mencatat masih ada sekitar 200 nelayan di Tulungagung yang belum memiliki dokumen kapal atau PAS Kapal bagi kapal 7 GT kebawah.

    Dedy menyebut  “masih banyaknya nelayan yang belum memiliki PAS Kapal  karena minimnya minat nelayan untuk mengurus PAS Kapal. Kami menduga minimnya minat itu  disebabkan nelayan merasa jika porses kepengurusan yang terlalu lama  dan dianggap ribet. Kami sudah melakukan jemput bola dan membantu untuk mengurus PAS Kapal tersebut sehingga para nelayan tinggal menunggu PAS Kapal Selesai diurus.” (7/1)

    Dedy menambahkan  tahun ini pihaknya akan tetap berusaha untuk bisa menyelesaikan PAS Kapal itu karena menjadi dokumem resmi bagi Kapal nelayan untuk bisa beroperasi. [Anggi wahyu]

  • Realisasi Pajak Daerah Kota Blitar Melebihi Target Namun Ada 2 Sektor Yang Belum Memenuhi Target Di Antaranya Sektor Hiburan Dan Pajak Reklame.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ►  Kepala badan pendapatan keuangan dan aset daerah atau BPKAD kota Blitar Widodo Sapto Johanes mengatakan realisasi pendapatan pajak daerah Kota Blitar tahun 2022 melebihi target yang dtetapkan.

    Dari target 41 miliar tercapai 43 miliar atau 104 persen. Namun ada beberapa sektor yang belum memenuhi target pendapatan pajak daerah di antaranya pajak hiburan dari target 2,1 miliar masih tercapai 1,5 miliar. Pajak reklame ditargetkan 550 juta tetapi baru tercapai 490 juta.

    Menurut Widodo tidak tercapainya target pajak hiburan dikarenakan terpengaruh dampak pandemi. Banyak acara hiburan yang batal digelar satu diantaranya konser dewa19.  Namun widodo menyatakan tahun ini akan memaksimalkan beberapa sektor yang belum bisa mencapai targetnya di tahun ini.

    Widodo menambahkan “untuk pajak daerah yang sudah mencapai target  antaranya pajak hotel yang targetnya 1 miliar sudah terealisasi 1,1 miliar. Pajak restoran yang targetnya 5 miliar sudah terealisasi 5,4 miliar.” (6/1)

    Kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB ditargetkan 12 miliar tetapi tercapai 13,9 miliar kekudian pajak BPHTB dari target 8,7 miliar sudah tercapai 9,3 miliar.Untuk pajak parkirdari target 400 juta sudah tercapai 420 juta. [Dinda puspa]

  • 5 Ribu  Lebih Rumah Tidak Layak Huni RTLH Di Kabupaten Blitar Masih Belum  Diperbaiki  Data Ini Berkurang Setiap Tahun Karena Perbaikan Dilakukan Secara Bertahap.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ►  Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Adi Andaka mengatakan  jumlah RTLH yang belum diperbaiki  di kabupaten Blitar masih mencapai lima ribu lebih  Data RTlH ini tergolong berkuranh dibanding tahun lalu yang masih mencapai sekitar 6 ribuan. 

    Adi menjelaskan “data RTLH berkurang karena  di tahun 2023 ini ada aekitar 719 RTLH  yang akan diperbaiki. 130 unit bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 533 unit program BSPS dari Kementerian PUPR Serta dari alokasi penanganan kemiskinan ekstrim sebanyak 56 unit Program ini anggarannya dari APBD.” (6/1)

    Adi menambahkan “untuk nilai perbaikan setiap unit rumah masih sama dengan tahun llalu yaitu 20 juta Rinciannya untuk bahan material 17,5 juta dan sisanya upah tukang. Bantuan ini bersifat  stimulan sehingga harus  ada partisipasi dan swadaya masyarakat. Data tahun lalu perbaikan RTLH di kabupaten Blitar mencapai 775 unit.” [Aprilia]

  • Tahun 2022 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran  Silpa Atau Anggaran Yang Tidak Terserap Kabupaten Blitar Mencapai 179 Miliar.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKaD Kabupaten Blitar Kurdianto mengatakan  dana senilai 179 miliar di Kabupaten Blitar tidak terserap di tahun 2022 kemarin. Sehingga anggaran ini masuk Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2022.

    Kurdianto memastikan Silpa tahun 2022 ini tergolong turun dibanding tahun sebelumnya atau tahun  2021 Silpa Kabupaten Blitar mencapai 221 miliar.

    Kurdianto  menjelaskan “ada beberapa hal pemicu silpa masih cukup tinggk diantaranya ada proyek  pengerjaan 2 jembatan yang tidak bisa dikerjakan di tahun 2022 karwna  dana dari BNPB baru ditransfer akhir Desember 2022 sehingga pengerjaan akan dikerjakan di tahun ini.” (6/1)

    Kurdi menambahkan terkait penggunaan Silpa 2022 pihaknya menunggu audit dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) RI. Selanjutnya Penggunaannya juga menunggu Perubahan APBD 2023 yang akan dibahas dengan DPRD Kabupaten Blitar. [Aprilia]

  • Sejumlah Pedagang Kaki Lima Sisi Utara Mengaku Kecewa Karena Tidak Mendapat Kios Semi Permanen Berbahan Baja Ringan Di Tempat Jualan Baru Di Sisi Timur Alun Alun Kota Blitar.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Satu diantara pedagang kaki lima atau PKL sisi utara alon-alon kota blitar Toni mengatakan “penataan dan pembagian tempat berjualan di sisi timur alon-alon ini terkesan tidak adil sebab masih ada 12 pedagang yang aktif berjualan setiap hari namun hanya mendapat tenda dan diletakkan di sisi timur alun alun sebelah utara. Sedangkan pedagang yang mendapat kios semi permanen berada di sisi timur sebelah selatan.”

    Toni mengatakan “alasan disperindag tidak memberikan kios semi permanen dikarenakan dirinya dan 11 pedagang lainnya tidak aktif berjualan padahal dirinya setiap hari berjualan bahkan ketika pandemi covid19. Toni mengaku kecewa dengan pengaturan ini dia sudah 17 tahun berjualan disana. Toni sebenarnya tidak masalah tempat berjualannya dipindah dari sisi utara ke sisi timur alon-alon namun ia hanya ingin para pedagang mendapatkan fasilitas yang sama.”(6/1)

    Sementara itu ketua paguyuban PKL alon-alon kota blitar sekaligus anggota DPRD kota blitar yosi yuliardi mengatakan sudah koordinasi dengan disperindag terkait 12 pedagang yang belum mendapat kios semi permanen itu. Menurutnya pengadaan kios semi permanen untuk beberapa pedagang di alon-alon diusulkan pada tahun 2023 ini. Yosi juga mendapat satu kios semi permanen di alon-alon kota blitar. Dirinya berjualan bakso di jalan masjid atau di utara alun-alun.

    Sebelumnya puluhan PKL sisi utara alon-alon ditata dan dipindah ke sisi timur alon-alon. Penataan di lakukan agar menghilangkan kesan kumuh disana. [Dinda puspa]