Sepanjang Januari hingga Maret 2026, UPT Pemadam Kebakaran Kota Blitar mencatat telah menangani 146 kasus non-kebakaran. Dari jumlah tersebut, paling banyak adalah evakuasi sarang tawon vespa.
Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Blitar, Bayu Wijayanto, menjelaskan fenomena ini dipengaruhi perubahan musim.
Saat musim hujan, tawon vespa mulai membangun sarang, sementara memasuki musim panas ukuran sarang semakin membesar.
Bayu menambahkan, kebanyakan sarang tawon vespa ditemukan di lingkungan permukiman warga, baik di rumah maupun di pohon sekitar rumah.
Sementara untuk kasus kebakaran, pihaknya mencatat sebanyak 10 kejadian dalam periode yang sama.
Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan sarang tawon yang berpotensi membahayakan.
Data terbaru menunjukkan sebanyak 88 warga Kabupaten Blitar telah mengajukan perubahan elemen data dengan mengganti kolom agama pada e-KTP menjadi “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” Jumlah ini meningkat dibanding Juli 2025 lalu yang tercatat 78 orang.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, Tunggul Adi Wibowo, menjelaskan perubahan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan penganut aliran kepercayaan mencantumkan keyakinan mereka di KTP dan KK, bukan hanya enam agama resmi yang diakui pemerintah.
Tunggul menegaskan, prosedur perubahan elemen data kolom agama harus melampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari organisasi aliran kepercayaan.
Proses dilakukan melalui layanan administrasi kependudukan maupun langsung di Dispendukcapil.
KTP lama akan ditarik karena dinilai tidak valid, lalu diganti dengan KTP baru yang mencantumkan perubahan tersebut.
Ia memastikan Dispendukcapil telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses perubahan elemen data masyarakat ini.
Dinas Pendidikan Kota Blitar menegaskan akan menghentikan bantuan bimbingan belajar (bimbel) gratis bagi siswa yang tidak menunjukkan komitmen, terutama yang sering bolos.
Kabid Pendidikan PAUD dan Nonformal Dispendik Kota Blitar, Jais Alwi, mengatakan saat ini memang ada satu hingga dua siswa yang absen, baik karena izin sakit maupun tanpa alasan.
Ia menegaskan belum ada sanksi khusus selama ketidakhadiran masih dalam batas wajar.
Namun jika tingkat kehadiran terlalu rendah, pihak lembaga diminta segera melaporkan ke dinas.
Sebagai tindak lanjut, bantuan bimbel bisa dihentikan bagi siswa yang tidak disiplin.
Jais menjelaskan lembaga bimbel terus berupaya mendorong siswa agar tetap hadir, mengingat waktu pelaksanaan semakin mendekati ujian.
Ia berharap seluruh siswa dapat lebih disiplin dan memanfaatkan program bimbel gratis ini secara maksimal, sehingga benar-benar memberikan hasil optimal bagi kesiapan menghadapi SNBT.
Sebanyak 13 titik atap fiber berukuran 1×6 meter di Pasar Legi Kota Blitar mengalami kerusakan akibat angin puting beliung yang terjadi pada Jumat pekan lalu.
Kepala Disperindag Kota Blitar, Parminto, membenarkan adanya kerusakan tersebut.
Beberapa atap dilaporkan terbuka bahkan terbawa angin.
Ia menjelaskan, kerusakan ini tidak hanya berdampak pada aktivitas perdagangan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pedagang dan pengunjung.
Untuk sementara, petugas BPBD telah memasang terpal guna menutup area yang rusak agar pedagang tidak kehujanan jika turun hujan.
Parminto menambahkan, perbaikan ini bersifat sementara karena Pasar Legi sedang dalam proses revitalisasi.
Kerusakan akan masuk dalam bagian revitalisasi sehingga perbaikan dilakukan sesuai standar yang lebih tinggi.
Ia mengimbau para pedagang untuk tetap waspada dan berhati-hati selama proses perbaikan berlangsung.
Walikota Blitar, Syauqul Ibin Muhibbin, menganjurkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Blitar untuk bersepeda ke kantor sebagai upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Anjuran ini masih dalam tahap sosialisasi dan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai kewajiban bersepeda bagi ASN.
Menurut Ibin, jika ASN memulai dengan bersepeda, hal ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk menggunakan sepeda.
Ia menegaskan, penghematan BBM bukan hanya soal anggaran, tetapi juga menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan bersepeda, emisi gas rumah kaca dan polusi udara dapat berkurang sehingga udara lebih bersih dan sehat.
Ibin berharap ASN di lingkungan Pemkot Blitar dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus menghemat BBM
Sebanyak 59 warga Kota Blitar berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) sepanjang Januari hingga Maret 2026.
Mayoritas bekerja di sektor informal sebagai asisten rumah tangga, dengan negara tujuan favorit Hongkong dan Taiwan.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Dinkop UKM dan Naker) Kota Blitar, Juyanto, mengatakan sektor informal dinilai lebih terbuka dan menawarkan penghasilan relatif tinggi dibandingkan sektor formal.
Ia memastikan seluruh PMI asal Kota Blitar telah mendapatkan perlindungan sesuai aturan, mulai dari asuransi ketenagakerjaan, kontrak kerja yang jelas, hingga layanan pengaduan jika terjadi masalah.
Pemerintah juga rutin berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) agar pekerja migran memperoleh pembekalan memadai sebelum berangkat.
Juyanto menambahkan, alasan warga memilih bekerja di luar negeri cukup beragam, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, hingga keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri.
Pemerintah Kota Blitar masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Plt Kepala BKPSDM Kota Blitar, Ika Hadi Wijaya, mengatakan Pemkot Blitar belum menerima keputusan resmi mengenai penerapan WFH.
Menurutnya, wacana ini memang ramai diperbincangkan masyarakat, namun belum ada keputusan final dari pemerintah pusat.
Saat ini pihaknya juga masih membahas hal tersebut bersama kepala daerah untuk menentukan skema kerja yang sesuai.
Ika menyebut, ASN di Kota Blitar masih bekerja sesuai Surat Edaran Wali Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2026. Pemkot Blitar sendiri masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan penerapan WFH, mulai dari dampak kebijakan ini hingga bagaimana pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.
Sebelumnya, di tingkat nasional wacana WFH muncul sebagai respons pemerintah terhadap kondisi global.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kebijakan satu hari WFH dalam sepekan direncanakan bagi ASN dan pekerja swasta untuk merespons kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader dan simpatisan PDI Perjuangan di tiap desa untuk menanam bahan pangan pendamping sebagai langkah pencegahan dampak krisis global.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, Supriyadi, mengatakan instruksi itu disampaikan Megawati saat berziarah ke makam Bung Karno kemarin.
Menurutnya, Megawati meminta kader dan simpatisan menanam bahan pangan pendamping selain beras, seperti umbi-umbian.
Tanaman ini bisa ditanam berdampingan dengan bahan pangan lain di pekarangan masing-masing.
Instruksi tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak krisis global akibat perang di Timur Tengah.
Supriyadi menjelaskan, instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan itu telah disampaikan ke struktural dan seluruh elemen partai, termasuk di Kabupaten Blitar.
Di parlemen daerah, ketua fraksi dan anggota partai juga telah menerima arahan dari Presiden ke-5 RI tersebut.
Ia menambahkan, instruksi Megawati merupakan bentuk upaya menjaga ketahanan pangan nasional di tengah situasi krisis global.
ASN Kota Blitar yang nekat bolos di hari pertama kerja pasca Work From Anywhere (WFA) dan libur Lebaran akan mendapat sanksi berat, mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga TPP tidak cair.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar, Ika Hadi, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk kembali bekerja pada 30 Maret 2025 setelah libur Lebaran dan menjalani WFA.
ASN yang tidak masuk kerja, apalagi tanpa keterangan pada hari pertama masuk, akan dikenakan sanksi disiplin berat.
Sanksi tersebut mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga penurunan jabatan.
Selain itu, ASN yang terkena sanksi disiplin juga tidak akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada bulan itu.
Ika Hadi menyebut ASN harus profesional, disiplin, dan patuh terhadap aturan, termasuk soal jam kerja.
Pengawasan terhadap ASN juga akan diperketat, terutama pada hari pertama masuk kerja usai WFA dan libur Lebaran.
Inspeksi mendadak akan dilakukan di berbagai instansi guna memastikan kehadiran pegawai sesuai dengan aturan.
Ia memastikan aturan ini sudah disosialisasikan kepada seluruh ASN.
Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar memastikan kegiatan belajar mengajar di tingkat SD dan SMP tetap berlangsung secara tatap muka, meski muncul wacana PNS bekerja dengan sistem Work From Anywhere (WFA).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Agus Santosa, mengatakan keputusan WFA bagi guru maupun PNS hingga kini belum terbit.
Untuk saat ini, para pegawai di Dinas Pendidikan masih bekerja penuh seperti biasanya.
Agus menegaskan, meski wacana WFA belum ada keputusan, proses pembelajaran SD dan SMP di Kabupaten Blitar tidak akan berubah dan tetap tatap muka.
Saat ini siswa masih dalam masa libur Lebaran, dan kegiatan belajar mengajar akan kembali dimulai pada Senin pekan depan, 30 Maret 2026.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan masih menunggu keputusan kepala daerah terkait kebijakan WFA bagi ASN.
Kebijakan ini disebut sebagai upaya penghematan energi untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah.
