Radio Mayangkara

Kritis & Solutif

  • KDKMP Margomulyo Inisiasi Kerjasama MoU Workshop Penguatan Koperasi Desa Berskala Nasional

    Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, menginisiasi Workshop bertajuk Transformasi Koperasi Desa Merah Putih sebagai Pusat Pemberdayaan UMKM, Kamis (5/11/2026) via Zoom. Kegiatan ini menjangkau 751 peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

    Inisiatif berskala nasional ini lahir meski KDKMP Margomulyo masih dalam tahap persiapan operasional gerai. Koperasi memilih membangun fondasi melalui peningkatan SDM dan kolaborasi perguruan tinggi.

    Kegiatan dibuka Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar, Darmadi, S.Sos., M.Si. Darmadi juga mengapresiasi kolaborasi tersebut.
    Menurutnya, kegiatan kerja sama antara koperasi dan perguruan tinggi merupakan langkah positif dalam membangun ekosistem pembelajaran, pendampingan, dan pengembangan usaha koperasi, sebab KDKMP harus menjalankan usaha secara sehat, profesional, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi anggota.

    Manajer KDKMP Margomulyo, Nio Awandha Nehru, S.Pd., mengatakan, kegiatan ini digelar dengan menggandeng Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (LPKIB) Universitas Islam Malang (UNISMA). Nio menilai pengembangan koperasi tidak harus menunggu fasilitas lengkap, tetapi bisa dimulai dari penguatan kapasitas, pemetaan potensi, dan pembangunan kemitraan untuk mendorong koperasi yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan.

    Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bagian implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketua LPKIB UNISMA, Dr. Restu Millaningtyas, S.E., M.M., ACCAI, memberikan sambutan kunci tentang inkubasi dan pengembangan UMKM berbasis potensi desa.

    Workshop ini menghadirkan narasumber akademisi dan praktisi. Materi pertama oleh Dr. Mohamad Bastomi, S.E., M.M., MOS., CRMP., CIBA, Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan UNISMA, yang membahas penguatan kelembagaan KDKMP melalui ekosistem bisnis dan kemitraan.

    Materi kedua oleh Ir. Brahmadhita Pratama Mahardhika, S.Pt., M.Si., IPP, Kepala Pusat Inkubator Bisnis UNISMA, yang membahas hilirisasi produk unggulan lokal, khususnya beras, melalui standardisasi, branding dan legalitas produk.

    Sesi praktik baik diisi Manajer KDKMP Banggle, Mada Nova Nurkholifah, S.T. Ia membagikan strategi jemput bola dengan mendekatkan aktivitas perdagangan kepada warga, serta inovasi layanan seperti rencana Panen Raya Desa Banggle, layanan bantuan hukum, dan pembelian minyak jelantah.

    Bagi KDKMP Margomulyo, kegiatan ini menjadi awal kolaborasi yang lebih luas dengan fokus hilirisasi beras lokal sebagai produk unggulan, mulai dari peningkatan kualitas, pengemasan, penguatan merek hingga pengembangan model bisnis berkelanjutan termasuk penjajakan dukungan penyediaan beras untuk kebutuhan zakat.

    #Kopdes #Margomulyo #KopdesMargomulyo #KDKMP #Blitar #MayangkaraADV

  • 🔥The biggest celebration of the year is coming! 🔥

    Siap-siap buat merapat ke Santri Creative Festival 2026! Menghadirkan berbagai keseruan mulai dari turnamen esports, parade sholawat, talkshow inspiratif, sampai konser religi spektakuler bareng Hamed Uye and Band!

    🗓️ 13–15 November 2026
    📍 PIPP Kota Blitar

    Catat tanggalnya, kosongkan jadwalmu, dan tunjukkan semangat santri kreatif untuk

    Indonesia Emas! See you
    there, guys! ✨

    Ig: @santricreativeexpo
    Tiktok: @santriexpo26

    #SantriCreativeFestival2026 #HariSantriNasional2026 #SantriMenguatkanNegeri #KotaBlitar

  • UNU BLITAR WISUDA 546 LULUSAN, DORONG GENERASI UNGGUL DAN BERKARAKTER

    Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Blitar menggelar wisuda ke-7 pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Hall Kampung Coklat, Kabupaten Blitar. Sebanyak 546 wisudawan dan wisudawati mengikuti prosesi kelulusan dari tiga fakultas dan 17 program studi, di antaranya Fakultas Agama Islam sebanyak 185 lulusan, Fakultas Ilmu Eksakta 139 lulusan, serta Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial sebanyak 222 lulusan.

    Sejumlah pejabat dan tamu undangan dari wilayah Kota maupun Kabupaten Blitar turut hadir dalam kegiatan itu. Dalam kesempatan tersebut, beberapa pejabat menyampaikan sambutan dan pesan kepada para wisudawan.

    Rektor UNU Blitar, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., menyampaikan perkembangan kampus menunjukkan kemajuan positif, salah satunya melalui meningkatnya kepercayaan masyarakat yang terlihat dari jumlah mahasiswa baru yang diterima. Ia berpesan agar para lulusan tidak hanya menjadi pribadi yang sukses, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat, memiliki kepekaan sosial, serta tetap menjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.

    Sementara itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, mengapresiasi perkembangan UNU Blitar yang telah menerima lebih dari seribu mahasiswa baru. Ia berharap UNU Blitar terus berkembang dan berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Para wisudawan juga didorong untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri.

    Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur, Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M., berpesan agar lulusan menjadi agen perubahan yang memiliki kompetensi dan karakter kuat. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI, lulusan harus mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab tanpa meninggalkan kemampuan berpikir kritis, adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Dyah juga menekankan pentingnya akreditasi sebagai salah satu indikator mutu perguruan tinggi, serta mendorong terciptanya pendidikan inklusif dan lingkungan kampus yang aman melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau PPKPT.

    Melalui wisuda ke-7 ini, UNU Blitar berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.

    [fara]

  • Dua jabatan kepala OPD di Kabupaten Blitar masih kosong setelah mutasi 120 ASN kemarin

    Pemerintah Kabupaten Blitar masih memiliki dua jabatan kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang kosong setelah mutasi terhadap 120 pejabat pada Senin, 12 Oktober 2026. Dua jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Kesehatan serta Asisten Pemerintahan.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, mengatakan Bupati Blitar akan menunjuk pelaksana tugas atau Plt untuk memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

    Masa penugasan Plt berlaku selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali untuk tiga bulan berikutnya sebelum dilakukan pengisian jabatan definitif.

    Puguh menjelaskan pengisian jabatan definitif Kepala Dinas Kesehatan dan Asisten Pemerintahan nantinya akan dilakukan melalui mekanisme terbuka, sehingga jabatan yang masih kosong tersebut dapat segera terisi oleh pejabat yang memenuhi persyaratan.

    Pemerintah Kabupaten Blitar berharap segera menuntaskan pengisian dua jabatan tersebut agar pelaksanaan program dan koordinasi antarperangkat daerah tetap berjalan optimal.

  • Kandang Ayam Berisi 8 Ribu Ekor di Sendang Tulungagung Terbakar, Kerugian Rp1 Miliar

    Diduga akibat korsleting listrik, sebuah kandang ayam di Sendang terbakar sekitar jam 3 pagi tadi. Kerugian akibat peristiwa itu mencapai Rp1 miliar.

    Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung, Iwan Supriyono, mengatakan sebuah kandang ayam milik Muntanah yang berada di Desa Geger, Sendang, terbakar sekitar jam 3 pagi tadi (13/10).

    Kebakaran itu diduga kuat berasal dari korsleting instalasi listrik yang berada di kandang, sebab lokasi kandang juga jauh dari permukiman.

    Iwan menyebut setelah menerima laporan adanya kebakaran sekitar jam setengah 5 pagi, pihaknya langsung mengerahkan satu armada Damkar dan dua mobil suplai air untuk melakukan pemadaman di lokasi.

    Pihaknya memerlukan waktu lebih dari 1 jam untuk memadamkan api di lokasi. Iwan juga mengatakan akibat kebakaran itu, satu kandang yang berisi 8.000 ekor ayam, bangunan kandang, dan blower ludes terbakar.

    Kerugiannya mencapai Rp1 miliar. Dipastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini.

  • Digitalisasi ‘Living Culture Experience’: Strategi Dosen UM Perkuat Tata Kelola Budaya Lokal di Lembah Dilem Wilis

    MALANG, 10 Juni 2026 – Dalam upaya nyata mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) 11 mengenai Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, tim dosen Universitas Negeri Malang (UM) meluncurkan program pengabdian masyarakat berbasis teknologi di kawasan wisata Lembah Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek.

    Melalui aksi ini, tim dosen dari Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Departemen Ekonomi Pembangunan FEB dan Departemen Teknik Sipil UM mengintegrasikan pelestarian budaya lokal dengan teknologi melalui strategi Digitalisasi Living Culture Experience.

    Sinergi Lintas Disiplin dan Kolaborasi Mahasiswa

    Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 8 Juni 2026 ini dipimpin oleh Prof. Dr. Sri Untari, M.Si. (Ketua Tim Dosen HKN FIS UM), dengan anggota lintas fakultas yaitu Dr. Agung Hariyono, S.E., M.Pak (Fakultas Ekonomika dan Bisnis) dan Dr. Nindyawati, S.T., M.T (Fakultas Teknik).

    Program ini juga menjadi wadah implementasi pembelajaran kolaboratif dengan melibatkan mahasiswa UM, antara lain:

    • Rafli Ragil Wijaya Syahputra, S.Pd.
    • Maulana Reza Pahlevi
    • Pijar Cahaya Langit
    • Almaida Narita Yuki
    • Muhammad Fachril Faturahman

    Menghidupkan Sejarah Lewat Teknologi QR Code/Media Digital

    Bekerja sama dengan tim pengelola Lembah Dilem Wilis yang diketuai oleh Bapak Yohan, kolaborasi ini bertujuan mengoptimalkan potensi budaya, sejarah, dan ekonomi lokal. Lembah Dilem Wilis dikenal tidak hanya karena panorama alamnya yang memukau, tetapi juga karena menyimpan aset sejarah penting, termasuk situs pengolahan kopi peninggalan era kolonial Belanda.

    Melalui program ini, tim UM melakukan digitalisasi informasi di berbagai titik destinasi. Wisatawan kini dapat mengakses informasi edukatif secara digital mengenai:

    1. Sejarah pabrik pengolahan kopi era Belanda.
    2. Proses produksi kopi lokal khas Dilem Wilis.
    3. Unit usaha peternakan susu sapi perah.
    4. Berbagai aktivitas ekonomi kreatif masyarakat setempat.

    “Pengembangan living culture experience berbasis digital ini adalah langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus mendongkrak kualitas tata kelola wisata. Dengan digitalisasi, sejarah dan aktivitas ekonomi masyarakat terdokumentasikan dengan baik, mudah diakses, serta mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar,” ujar Prof. Dr. Sri Untari, M.Si.

    Sambutan Positif Pengelola Wisata

    Ketua Pengelola Lembah Dilem Wilis, bapak Yohan, menyambut hangat inisiatif ini. Menurutnya, kehadiran sistem informasi digital sangat membantu pengunjung memahami esensi sejarah kawasan tersebut secara lebih mendalam.

    “Digitalisasi ini juga menjadi sarana promosi yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk unggulan kami, seperti kopi dan olahan susu, ke pasar yang lebih luas,” ungkap  pak Yohan.

    Kontribusi Nyata untuk SDGs 11

    Sinergi antara perguruan tinggi, pengelola wisata, dan masyarakat ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola budaya yang adaptif terhadap era digital. Langkah konkrit dari civitas akademika UM ini menjadi bukti nyata kontribusi sektor pendidikan dalam melestarikan warisan budaya, memperkuat identitas lokal, serta membangun destinasi wisata yang berkelanjutan dan inklusif.

    Kontak Media:

  • Anggaran Gaji ke-13 ASN Blitar Turun dari Rp20,8 miliar Jadi Rp20,3 Miliar

    Anggaran gaji ke-13 ASN Kota Blitar turun dari Rp20,8 miliar menjadi Rp20,3 miliar. Penurunan dikarenakan adanya sejumlah ASN yang pensiun.

    Kepala BPKAD Kota Blitar, Heru Eko Pramono, mengatakan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Blitar, baik PNS maupun PPPK, turun dari awalnya Rp20,8 miliar menjadi Rp20,3 miliar.

    Penurunan itu disebabkan karena adanya sejumlah ASN yang pensiun, sehingga disesuaikan dengan jumlah ASN yang masih aktif bekerja.

    Heru menyebut gaji ke-13 dijadwalkan cair pada 15 Juni 2026.

    Pembayaran sengaja dilakukan di pertengahan bulan agar pemanfaatannya tepat sasaran.

    Gaji itu diperuntukkan untuk membantu ASN memenuhi kebutuhan di pertengahan tahun, seperti biaya pendidikan anak mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi.

    Kebutuhan pendidikan saat ini menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar bagi banyak keluarga.

    Hal itu juga dirasakan oleh ASN yang memiliki anak di bangku perguruan tinggi, sebab tidak semua ASN berada pada golongan dengan tingkat pendapatan tinggi.

    Masih banyak ASN golongan I maupun golongan II yang harus mengatur keuangan secara cermat agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

    Heru memastikan seluruh administrasi pencairan sudah diproses agar gaji ke-13 bisa diterima tepat waktu oleh ASN Kota Blitar.

    [DINDA]

  • Kabupaten Blitar Klaim Jadi Daerah Tercepat memBangun KDMP

    Kabupaten Blitar mengklaim menjadi salah satu daerah di Indonesia paling cepat membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, mengatakan Kabupaten Blitar dinilai menjadi salah satu daerah paling cepat membangun KDMP.

    Sri menyebut dari 248 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program, total ada 196 gerai telah selesai dibangun 100 persen.

    Sementara 42 gerai lainnya masih dalam proses penyelesaian dan 10 lokasi masih dalam tahap persiapan karena terkendala lahan.

    Saat ini tercatat ada 13 KDMP yang menerima akses dan persetujuan melalui sistem Agrinas untuk persiapan operasional.

    Namun pembukaan penuh masih menunggu kesiapan sarana pendukung seperti jaringan air bersih, pompa air, hingga kelengkapan fasilitas toko.

    Sri Wahyuni memastikan pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk melihat permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan agar bisa segera disampaikan dan dicarikan solusinya sebelum gerai lain dibuka.

  • BPBD kabupaten Blitar Siapkan 60 Rit Air Bersih Antisipasi Kekeringan

    Musim kemarau mulai datang, BPBD Kabupaten Blitar belum menerima adanya laporan kekeringan yang membutuhkan bantuan air bersih.

    Memasuki musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Blitar menyatakan belum menerima laporan kekeringan dari wilayah manapun di Kabupaten Blitar.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, mengatakan meski belum ada laporan, BPBD tetap melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan sedikitnya 60 rit bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga apabila terjadi kekeringan pada musim kemarau ini.

    Wahyudi menyebut jumlah bantuan air bersih tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan di lapangan apabila terdapat desa yang mengajukan permohonan bantuan akibat kesulitan mendapatkan air bersih.

    Pemkab Blitar nantinya juga akan menerbitkan SK tanggap darurat bencana jika terjadi kekeringan.

    Berdasarkan data BPBD Kabupaten Blitar, terdapat 22 desa dan 43 dusun di tujuh kecamatan yang masuk kategori wilayah rawan kekeringan.

    Karena itu, pemantauan terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat tetap aman selama musim kemarau berlangsung.

    BPBD juga mengimbau masyarakat melapor ke pemerintah desa terlebih dahulu apabila mulai terjadi penurunan sumber air bersih agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

  • kepala bgn baru, Pemkot Blitar Tunggu Regulasi Baru Program MBG

    Pemkot Blitar masih menunggu regulasi terbaru dari program MBG pasca pergantian Kepala BGN.

    PJ Sekda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, mengatakan hingga saat ini belum ada petunjuk atau regulasi baru yang diterima pemerintah daerah pasca pergantian Kepala BGN.

    Karena itu, seluruh pelaksanaan program masih mengacu pada aturan dan mekanisme yang telah berjalan sebelumnya.

    Saat ini tercatat terdapat 30 SPPG yang beroperasi di Kota Blitar dengan total 58.484 penerima manfaat.

    Tri juga menjelaskan, seluruh kewenangan terkait operasional SPPG berada di bawah kendali BGN.

    Mulai dari penentuan operasional dapur hingga keputusan aktivasi maupun penghentian operasional SPPG menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Menurut Tri, pemerintah daerah melalui Satgas MBG hanya berperan melakukan monitoring pelaksanaan program serta membantu memperlancar proses perizinan yang dibutuhkan.

    Ia juga menegaskan, pemerintah daerah memastikan akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar program MBG tetap berjalan lancar sambil menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.