Radio Mayangkara

Kritis & Solutif

Penulis: admin

  • Kondisi Korban Masih Lemah, Polisi Belum Bisa Menyidik Motif Suami Bacok Istri

    Polisi belum bisa mendalami motif suami bacok istri di Bendosari Kademangan karena kondisi korban masih lemah.

    Kasi Humas Polres Blitar – Iptu Putut Siswahyudi menjelaskan beberapa jam pasca penganiayaan, SC (32) warga Bendosari Kademangan masih terbaring lemah di rumah sakit. Kondisinya yang masih sangat lemah membuat proses pendalaman motif belum bisa dilakukan oleh penyidik.

    Sementara akibat tebasan benda tajam yang dilakukan oleh CH terhadap SC istrinya, korban mengalami banyak luka tebas benda tajam antara lain di wajah dan kepala belakang, telinga, tengkuk, punggung, tangan kanan dan kiri patah tulang, telapak tangan serta jari tengah tangan kanan putus.

    Putut mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara CH dan SC sudah pisah ranjang selama 10 bulanan. Keduanya menikah dan telah dikaruniai d seorang balita.

    Sementara setelah kejadian itu CH kabur dan belum diketahui keberadaannya.

    Untuk diketahui, pada Sabtu kemarin SC dilarikan ke rumah sakit bermandikan darah usai ditebas suaminya CH menggunakan sebilah mandau. Kejadian berawal ketika keduanya berebut ponsel yang dipegang oleh SC.

    Reporter : Glorian
    #radioblitar #radiomayangkara

  • Bawaslu Kota Blitar Himbau Media Patuhi Regulasi Iklan Kampanye Pilkada 2024, Pelanggar Terancam Sanksi

    Bawaslu Kota Blitar menghimbau media cetak maupun elektronik mematuhi regulasi pemutaran iklan kampanye Pilkada 2024. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Blitar – Muhammad Nur Azis mengatakan, saat ini Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap sejumlah media cetak maupun elektronik selama masa tahapan iklan pilkada 2024 yang sudah mulai digelar 10 November – 23 November mendatang.

    Menurutnya, sejumlah regulasi terkait jadwal pemutaran iklan kampanye harus di patuhi sesuai regulasi PKPU yang sudah ditentukan.

    Aziz menyebut jika nantinya terdapat temuan pelanggaran maka pihaknya akan memberikan sanksi terhadap media yang bersangkutan sesuai dengan jenis pelanggaran.

    Sebab Aziz berharap sejumlah media yang telah ditunjuk KPU agar bisa mematuhi peraturan pemutaran iklan kampanye Pilkada 2024.

    Reporter : Nindy
    #radioblitar #radiomayangkara

  • 44 Desa di Kabupaten Blitar Terima Insentif Dana Desa Lebih dari 100 Juta karena Pengelolaan Keuangan yang Baik

    44 desa di Kabupaten Blitar menerima insentif dana desa seratus juta lebih karena pengelolaan keuangan dana desanya baik.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Bambang Dwi, mengatakan insentif dana desa yang diterima 44 desa mencapai 144 juta lebih untuk tiap desa dan sudah ditransfer ke rekening kas desa sejak 3 Oktober lalu.

    Bambang menyebut penyaluran tambahan insentif ini mengacu pada Kempenkeu 352 Tahun 2024 dan penilaian tata kelola keuangan desa langsung dilakukan oleh pusat.

    Bambang menjelaskan insentif dana desa ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas penggunaan dana desa dalam Permendes.

    Dalam pencairannya masing-masing desa membuat surat pernyataan komitmen penganggaran insentif desa yang diajukan ke DPMD.

    Selanjutnya DPMD memverifikasi berkas pengajuan desa dan dikirim ke BPKAD sebelum dintransfer ke rekening desa. Insentif dana desa ini mulai diberikan ke desa dua tahun terakhir.

    Reporter : April
    #radioblitar #radiomayangkara

  • Pemindahan Ratusan Warga Binaan Lapas Kelas IIB Blitar Tertunda Hingga 2026, Proses Pembangunan Gedung Baru Butuh Waktu Tiga Tahun

    Pemindahan ratusan warga binaan Lapas Kelas IIB Blitar baru bisa dilakukan tahun 2026 karena proses pembangunan gedung baru membutuhkan waktu 3 tahun.

    Kepala Lapas Kelas IIB Blitar Romi Novitrion mengatakan pembangunan gedung baru Lapas Kelas IIB Blitar membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Sehingga untuk pemindahan ratusan narapidana dan tahanan di Lapas Kelas IIB Blitar ini diperkirakan baru akan terlaksana di tahun 2026 mendatang.

    Meskipun saat ini jumlah warga binaan di lapas sudah penuh mencapai 510 orang padahal idealnya hanya 156 orang saja.

    Menurutnya, lama nya proses pembangunan ini dikarenakan bangunan kantor lembaga pemasyarakatan harus dibuat lebih kokoh dan tahan lama agar tidak mudah rusak.

    Selain itu, gedung lapas harus memiliki tembok keliling sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

    Pembangunan tahap kedua tahun ini total anggaran yang digelontorkan sebesar 23 miliar. Sedangkan untuk pembangunan tahap satu tahun lalu yang berupa pematangan lahan dilaksanakan pada 2023 dengan alokasi anggaran sekitar 15 miliar.

    Reporter : Dinda
    #radioblitar #radiomayangkara

  • Kontingen Kabupaten Blitar Raih Delapan Medali Sementara di Popda Jawa Timur

    Kontingen Kabupaten Blitar membukukan delapan medali sementara dalam perhelatan Popda Jawa Timur.

    Anindya Putra Robertus – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Blitar mengatakan per Jumat jam 7 pagi tadi, perolehan sementara yang didapat sebanyak delapan medali. Jumlah ini terdiri atas 1 emas, tiga perak dan empat perunggu.

    Satu-satunya medali emas yang didapat kontingen pelajar Kabupaten Blitar ialah dari cabor renang nomor 100 meter gaya dada putri.

    Menurut Anin, jumlah medali ini masih bisa bertambah sebab sejumlah cabang olahraga pada hari ini sudah menembus babak semifinal dan partai final. Beberapa diantaranya cabor sepak takraw, bulutangkis, dan panahan yang masuk babak semifinal.

    Di samping itu ada cabor wushu dan Karate masuk ke babak final yang berlangsung hari ini
    Anind menambahkan, beberapa cabor lain seperti Atletik dan Senam hari ini baru memulai babak penyisihan.

    Doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Blitar diharapkan bisa menjadi semangat bagi atlet pelajar yang tengah berlaga di pekan olahraga pelajar daerah atau Popda Jawa Timur yang berlangsung di Bangkalan saat ini.

    Reporter : Glorian
    #radioblitar #radiomayangkara

  • KPU Kota Blitar telah menerima 80 persen logistik Pilkada 2024

    KPU Kota Blitar telah menerima 80 persen logistik Pilkada 2024.

    Ketua KPU Kota Blitar – Rangga Bisma Aditya mengatakan, hingga kini kelengkapan logistik Pilkada Tahun 2024 di Kota Blitar sudah diterima sebanyak 80 persen. Itu merupakan logistik utama seperti kotak suara, surat suara, tinta dan lainnya.

    Sementara 20 persen sisanya masih akan menyusul merupakan logistik pendukung seperti alat coblos, bantalan coblos, ATK dan lainnya.

    Rangga menyebut, pengadaan kelengkapan logistik pelaksanaan pemungutan suara terus dilakukan dan ditargetkan kesiapan logistik bisa 100 persen pada pertengahan bulan November ini.

    Sebelumnya, KPU Kota Blitar telah menerima sejumlah logistik utama Pilkada 2024 mulai dari kotak suara, kabel ties, tinta, bilik suara, surat suara Pilwali dan Pilgub dan sebagainya.

    Reporter : Nindy
    #radioblitar #radiomayangkara

     

  • UMK Kabupaten Blitar Akan Ditetapkan Akhir Bulan November Mendatang

    Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK Kabupaten Blitar Ditetapkan Akhir Bulan November mendatang.

    Kabid Hubungan Industrial (HI) Disnaker Kabupaten Blitar – Santi Miarni mengatakan,
    pembahasan UMK tidak bisa langsung dilakukan dewan pengupahan karena harus menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan dari Kementerian Ketenagakerjan.

    Pemerintah Kabupaten Blitar juga masih menunggu data dari BPS dan pemerintah provinsi Jawa Timur.

    Sesuai jadwal pembahasan upah minimum provinsi (UMP) pada 11-20 November, sementara UMP ditetapkan oleh provinsi pada 21 November mendatang. Sehingga setelah jadwal itu atau kisaran 22 – 29 November pihaknya harus menyelesaikan sidang dewan pengupahan.

    Santi menjelaskan, dalam penetapan UMK dewan pengupahan harus mengacu data dari Badan Pusat Statistic (BPS) yang diterima melalui Kemnaker. Data itu menyangkut pertumbuhan produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat partisipasi anggota keluarga yang bekerja juga menjadi pertimbangan dalam penentuan UMK.

    Pembahasan UMK di Kabupaten Blitar akan dilakukan oleh dewan pengupahan daerah yang melibatkan sejumlah unsur seperti pemerintah/serikat pekerja atau serikat buruh juga perwakilan pengusaha atau Apindo.

    Untuk UMK 2025 jika sudah tuntas dibahas di daerah nilainya yang muncul akan diusulkan oleh Bupati kepada dewan pengupahan provinsi sebelum akhirnya ditetapkan oleh Gubernur Jatim.

    Santi belum bisa memprediksi apakah UMK kabupaten Blitar tahun 2025 akan mengalami kenaikan atau tidak.

    Reporter : April
    #radioblitar #radiomayangkara

  • Pembangunan Gedung Baru Lapas di Sentul Blitar Dimulai dengan Anggaran 23 Miliar: Fokus pada Tembok Keliling dan Kantor Teknis

    Pembangunan gedung baru lapas di kelurahan Sentul Kota Blitar sudah dimulai dengan anggaran 23 miliar. Tahun ini difokuskan untuk pembangunan tembok keliling dan kantor teknis.

    Kepala Lapas Kelas IIB Blitar – Romi Novitrion mengatakan, pembangunan tahap kedua gedung baru Lapas Kelas IIB Blitar sudah dimulai bulan Oktober lalu dengan total anggaran sebesar 23 miliar.

    Untuk tahap dua ini pembangunan dikhususkan untuk pembangunan tembok keliling dan kantor teknis. pembangunan ini masih akan dilanjutkan di tahun depan dimana akan dibangun blok hunian besar, kantor utama,dapur dan fasilitas umum.

    Pada bangunan baru ini nanti bisa menampung sekitar 500 warga binaan. Sehingga pihaknya berharap proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar setelah sebelumnya ditahun lalu sudah dilakukan kegiatan pematangan lahan.

    Romi menambahkan, saat ini jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIB Blitar mencapai 510 orang. Padahal dengan kondisi bangunan lapas yang ada, seharusnya dihuni 156 orang saja.

    Seperti diketahui, lahan yang digunakan untuk membangun gedung baru lapas ini merupakan hibah aset tanah milik Pemerintah Kota Blitar. Aset tanah hibah dari Pemkot Blitar dengan luas 5 hektare.

    Reporter : Dinda
    #radioblitar #radiomayangkara

  • PENDAMPINGAN BUMDes TOYOMARTO DALAM MENGELOLA TANAH KAS DESA SEBAGAI DESTINASI WISATA OLEH DOSEN FIS UM

    Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (FIS UM) melaksanakan kegiatan pendampingan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengelola Tanah Kas desa (TKD) sebagai destinasi wisata di desa toyomarto Kecamatan singosari Kabupaten Malang.

    Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, BUMDES adalah badan usaha dengan sebagian atau seluruh modal yang dimiliki desa melalui investasi langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, bertujuan untuk mengelola aset, layanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

    Dengan demikian, BUMDES tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan warga desa. Diharapkan, BUMDES dapat mengembangkan unit usaha yang memanfaatkan potensi ekonomi desa dalam hal ini Tanah Kas desa saat ini telah menjadi destinasi wisata Water Park Pentungansari.

    Menurut Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014, BUMDES adalah lembaga yang dibangun dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, untuk memanfaatkan segala potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, serta sumber daya alam dan manusia demi kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini berkontribusi pada peningkatan jumlah BUMDES setiap tahun. Pada 2018, kementerian mencatat bahwa 61% desa di Indonesia memiliki BUMDES, meningkat dari 1.022 unit pada 2014 menjadi 45.549 unit pada 2018, dengan 1,07 juta tenaga kerja terserap.

    Tim yang terdiri dari Dr. Sri Untari, M.Si., Dr Agung Hariyono. SE.M.Pak dan Desinta Dwi Rapita, S.Pd, SH, MH dari FIS UM berfokus pada pendampingan pengelolaan BUMDES, bertujuan untuk mengembangkan Desa wisata Budaya di Toyomarto yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan desa melalui pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) “Pendampingan ini bertujuan memikirkan bersama BUMDes mengembangkan Water Park Pentungansari menjadi destinasi wisata yang menjadi bagian dari pengembangan desa wisata budaya di Toyomarto.

    Karena Toyomarto kaya akan potensi untuk berkembang sebagai desa wisata, sehingga BUMDes maju dan kesejahteraan masyarakat meningkat, sejalan dengan pemerintahan desa yang berkomitmen untuk menjadikan Toyomarto menjadi Desa wisata budaya ,” ujar Sri Untari.

    Dalam pendampingan, Sri Untari menggunakan pendekatan kolaboratif dengan perangkat desa, staf BPD, pengurus BUMDES, dan karang taruna dari Juli hingga November 2024.

    Kegiatan ini disambut baik oleh Kepala Desa Toyomarto, Sumito, SH, yang menyatakan bahwa kegiatan ini sangat menginspirasi pengelolaan BUMDES yang lebih profesional guna mengelola Water Park Pentungansari yang banyak dikunjungi wisatawan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.

    Anggota Tim Agung Hariyono  menjelaskan, kegiatan ini dirancang dalam dua tahap. Pertama, Diskusi Kelompok Tefokus (Focus Group Discusion)  bersama BUMDES, Kelompok Sadar Wisata , aparatur desa untuk memetakan potensi desa yang mendukung, serta sistem pemerintahan dan keuangan dengan prinsip Good Governance.

    Kedua, fasilitasi terhadap BUMDES untuk menyusun Rencana bisnis pengelolaan Tanah Kas Desa sebagai destinasi wisata yang diminati dan mendatangkan wisatawan. Pengabdian ini mengutamakan silaturahmi dan komunikasi antara Universitas Negeri Malang dan perangkat desa Toyomarto untuk penguatan BUMDES dalam mengembangkan unit usaha dalam pemanfaatan Tanah Kas desa. Besar harapan Pentungansari akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan UMKM yang ada.

    Kepala Desa bapak Sumito.S.H menyatakan kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan Desa Toyomarto menjadi desa wisata mandiri dengan dukungan budaya dan UMKM, serta menjadi acuan bagi desa lain di Kabupaten Malang.

    Toyomarto bertekat untuk mewujudkan desa wisata budaya yang mandiri dan berkelanjutan, unyuk itu kerjasama dengan perguruan tinggi utamanya dengan para dosen UM ke depan akan semakin diintensifkan.

    Penulis: Aliyah AR. Alumni Psikologi UM

    (adv)

    #radioblitar #radiomayangkara

     

  • Baru 8 Rumah Pemotongan Hewan dan Unggas di Kota Blitar Bersertifikat Halal

    Baru 8 rumah pemotongan hewan dan unggas di kota Blitar yang sudah mempunyai sertifikat halal.

    Satgas Halal Kantor Kementerian Agama atau Kankemenag Kota Blitar – M. Agus Salim mengatakan, hingga kini baru 8 rumah pemotongan hewan dan unggas yang sudah memiliki perijinan lengkap dan sertifikat halal dari MUI. Meskipun pihaknya tidak memiliki jumlah pasti RPH dan RPU di Kota Blitar, namun jumlah ini masih kecil dibandingkan jumlah rumah pemotongan hewan dan unggas yang diperkirakan mencapai 20 unit lebih.

    Data ini juga diperkirakan masih akan bertambah karena ada sejumlah RPU yang sudah melakukan pengurusan sertifikat ini, namun sertifikat halal nya belum terbit.

    Untuk itu saat ini pihaknya terus mendorong para pelaku UMKM khususnya rumah pemotongan unggas untuk segera mengurus perijinan dan sertifikat halalnya, sebab dengan memiliki sertifikat halal maka para konsumen bisa lebih tenang membeli daging di RPH maupun RPU.

    Agus menambahkan, pengurusan sertifikat halal ini bisa dilakukan secara online atau datang langsung ke kantor.

    Reporter : Dinda
    #radioblitar #radiomayangkara