#langlangkotaradiomayangkara.com ► (16-9-2023) Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung dr. Kasil Rokhmad mengatakan berdasarkan inventarisasi, tingkat kebutuhan tenaga kesehatan di Dinkes maupun fasilitas pelayanan kesehatan masih sekitar 217 orang.

Sedangkan, dalam perekrutan Aparatur Sipil Negara tahun ini, Dinkes hanya mendapat kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sejumlah 99 formasi saja.

Namun Kasil mengakui kuota ini juga sudah menyesuaikan kekuatan anggaran daerah yang terbatas, karena penggajian PPPK dibebankan ke APBD.

Kasil menyebut bila kebutuhan jumlah dipenuhi seluruhnya, pihaknya khawatir daerah tidak bisa membayar gaji mereka.

Karena itu, meskipun terbatas, pihaknya tetap akan memaksimalkan jumlah nakes yang ada di masing-masing fasyankes.

Selain itu, pihaknya juga secara berkala terus mengajukan usulan tambahan nakes bila ada perekrutan ASN lagi. 

Sebelumnya, BKPSDM Tulungagung menerima 356 formasi ASN PPPK tahun 2023, masing-masing tenaga guru 60 orang, tenaga kesehatan 99 orang dan tenaga teknis 197 orang.

Amir

Reporter : Amir

#langlangkotaradiomayangkara.com ► (16-9-2023) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tulungagung Bambang Triono mengatakan anggaran Pilkada yang sudah disepakati KPU dan Bawaslu, akan dicairkan sebagian kecilnya tahun ini, sesuai amanat Permendagri.

Bambang menjelaskan untuk KPU akak dicairkan 8 miliar dari total anggaran Pilkada untuk lembaga ini senilai 53,5 miliar, sedangkan Bawaslu akan dicairkan 2 miliar dari total anggaran 14 miliar.

Menurut Bambang, sisa pencairan anggaran akan dilakukan pada tahun depan. Bambang melihat pencairan sisa anggaran Pilkada bisa dilaksanakan di awal tahun, mengingat Sekda Sukaji yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan memasuki masa pensiun per Februari 2024.

Bambang menegaskan secara prinsip pihaknya bisa kapanpun mencairkan dana Pilkada asal syarat berkasnya lengkap.

Sebelumnya, Pemkab Tulungagung, KPU dan Bawaslu telah bersepakatan soal nilai anggaran Pilkada sebesar 67,5 miliar rupiah, masing-masing KPU 53,5 miliar rupiah dan Bawaslu 14 miliar rupiah.

Reporter : Glorian

#langlangkotaradiomayangkara.com ► (15-9-2023) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar Budi Hartawan  menyebut data mulai januari hingga september sudah ada 12 ASN di kabupaten Blitar mengajukan persetujuan untuk gugatan perceraian ke Bupati Blitar.

Sesuai ketentuan, ASN yang akan berproses mengurus perceraian, harus meminta izin kepada kepala daerah.

Budi menyebut, dari 12 pengajuan izin cerai ASN, 9 diantaranya merupakan penggugat, 3 orang tergugat, dengan keterangan 6 izin disetujui dan sudah mendapatkan surat keputusan Bupati, sisanya 4 orang dalam proses laporan hasil pemeriksaan, 1 orang menunggu jadwal mediasi dan 1 pengajuan izin dicabut.

Menurut Budi, dari hasil pemeriksaan dan mediasi yang dilakukan faktor pemicu perceraian di kalangan ASN ini dari faktor ekonomi.

Dari faktor ekonomi lah akan memicu beberapa permasalahan lain seperti ketidak  harmonisan dalam rumah tangga hingga orang ketiga.

Budi menjelaskan secara teknis ASN yang akan bercerai mengajukan izin ke bupati Blitar ditindaklanjuti oleh BKPSDM meminta keterangan kedua belah pihak, melaksanakan mediasi hingga nanti diterbitkan laporan hasil pemeriksaan sebagai bahan acuan bupati memberikan izin untuk melanjutkan proses perceraian.

Pengajuan cerai tahun ini cenderung menurun karena di periode yang sama tahun 2022 lalu ada 17 pengajuan izin cerai  ASN ke pemkab Blitar.

Reporter : April

#langlangkotaradiomayangkara.com ► (15-9-2023) Anggota komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Heri Romadhon mengatakan persoalan limbah pabrik tahu di Pakunden dan kelurahan Blitar, merupakan persoalan lama yang harus mendapatkan perhatian serius.

Menurut Heri, tidak hanya warga kota Blitar yang terdampak bau akibat pengelolaan limbah tahu yang kurang maksimal, namun warga kabupaten Blitar juga merasakan dampaknya sehingga persoalan ini harus diatasi.

Heri menyebut pihaknya mengusulkan pengelolahan limbah bersama antara pemkot Blitar dengan pemprov jatim untuk membuat instalasi pengolahan air limbah IPAL Komunal.

Instalasi IPAl Komunal diketahui membutuhkan anggaran besar sekitar 9 miliar sehingga jika pemkot tidak mampu maka akan diusulkan untuk bekerja sama dengan Pemprov Jatim.

Wakil Walikota Blitar Tjutjuk Sunario menyambut baik adanya usulan pembiayaan bersama antara Pemkot Blitar dan Pemprov Jatim untuk pembuatan IPAL Komunal limbah pabrik tahu untuk menyelesaikan limbah pabrik tahu yang dampaknya juga dirasakan oleh warga kabupaten Blitar.

Reporter : April

#langlangkotaradiomayangkara.com ► (13-9-2023) Kasi Operasi Dan Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tulungagung-Bambang Pidekso mengatakan, selama 4 hari terakhir, sudah ada 2 kali peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tulungagung.

2 peristiwa itu, masing-masing terjadi di kawasan gunung bolo pada 8 september 2023dan bukit jengki yang berada di Desa Campurdarat pada 10 september 2023.

Menurut Bambang, kebakaran yang terjadi di dua lokasi itu, diduga karena sebelumnya ada aktivitas membakar sampah dan daun kering.

Bambang menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat ketika membakar sampah, khususnya di lahan hutan agar ditunggu sampai padam dan kalau bisa dibuat sekat atau parit sebelum membakar sampah.

Apalagi saat ini kondisi cuaca atau musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan potensi karhutla tersebut.

Bambang menambahkan, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat bila terjadi kebakaran bisa langsung menghubungi petugas agar bisa segera dilakukan pemadaman.

Reporter : Anggi