Radio Mayangkara

Kritis & Solutif

Kategori: Politik

  • 10 anggota PPS mengundurkan diri, KPU Tulungagung menggelar Pergantian Antar waktu (PAW) PPS di Tulungagung hari ini

    Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Tulungagung – Much. Amarodin mengatakan  hari ini pihaknya menggelar Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap 10 anggota PPS di Tulungagung.

    10 anggota PPS yang di PAW itu berada di 7 kecamatan dan 10 desa/ kelurahan  diantaranya Kecamatan Tulungagung berada di Kelurahan Jepun dan Tamanan, Kecamatan Ngunut ada di desa Selorejo, Balesono dan Sumberejo Wetan.

    Sementara lainnya ada di Desa Bangunjaya kecamatan Pakel, Pucangan kecamatan Kauman, Desa Kedungwaru kecamatan kedungwaru, Desa Tanjungsari kecamatan Karangrejo  dan desa Besuki Kecamatan Besuki.

    Amar menyebut pelaksanaan PAW itu dilakukan karena 1 anggota PPS sebelumnya telah mengundurkan diri dengan berbagai alasan seperti ada 3 mahasiswa yang tidak bisa meninggalkan proses perkulihaan serta tidak mendapatkan izin dari tempatnya bekerja.

    Amar menyebut  dalam proses pelantikan PAW ini juga ada satu anggota yang dilantik mengikuti secara daring karena sedang berada di luar kota.

    Amar menambahkan setelah dilantik  10 anggota PPS tersebut diharapkan bisa segera menyesuaikan diri dengan anggota lainya karena sebentar lagi akan berlangsung tahapan coklit daftar pemilih untuk pemilu 2024 mendatang. [Anggi wahyu]

  • DPC Partai Demokrat Tulungagung Mengaku Kaget Dengan Penetapan 6 Dapil Dalam Pemilu 2024 Mendatang Sedangkan Gerindra Mengikuti Keputusan KPU.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► (10-2-2023) Ketua DPC Partai Demokrat Tulungagung Sofyan Heryanto mengatakan penetapan 6 daerah pemilihan oleh KPU hari ini tidak sesuai dengan harapan dari Partai Demokrat. Sofyan mengaku kaget dengan penetapan ini karena sebelumnya Demokrat memperkirakan dapil di Tulungagung tetap lima seperti Pemilu sebelumnya. Sofyan juga menyayangkan penetapan 6 dapil ini terlalu mepet dengan pencalonan legislatif. Pihaknya sudah terlanjur memetakan kader di masing-masing dapil berdasarkan dapil lama dan akhirnya harus menata ulang menyesuaikan jumlah dapil yang baru. Di Pemilu nanti Demokrat menargetkan bisa memperoleh 5 kursi naik dari Pemilu sebelumnya 3 kursi.

    Sementara itu Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung Ahmad Baharudin mengaku ikut dengan keputusan KPU terkait penetapan 6 dapil ini. Menurut Baharudin ada plus minus dari penetapan 6 dapil ini. Sisi positifnya potensi meraih kursi lebih banyak. Namun di sisi lain jumlah kursi di tiap dapil tidak merata.

    Sebelumnya KPU menetapkan 6 dapil dalam Pemilu 2024. Jumlah ini lebih banyak dibanding Pemilu 2019 dengan 5 dapil. [Amir fatah]

  • Kabupaten Tulungagung Kekurangan Ribuan ASN Terutama Di Bidang Teknis Seperti Guru Dan Tenaga Kesehatan.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► (8-2-2023)  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tulungagung Soeroto mengatakan saat ini jumlah ASN yang pensiun di Tulungagung sekitar 700 orang per tahun. Kondisi ini tidak diimbangi dengan rekrutmen ASN yang tidak setiap tahun digelar oleh pemerintah pusat.

    Soeroto mengaku saat ini tingkat kebutuhan ASN baik yang PNS maupun PPPK di Tulungagung sekitar empat ribu orang. Menurutnya kebutuhan pegawai didominasi bidang teknis seperti guru maupun tenaga kesehatan.

    Disisi lain Soeroto menyebut pemkab juga harus mempertimbangkan banyak hal dalam merekrut ASN terutama berkaitan dengan kekuatan APBD untuk menggaji ASN.

    Soeroto menambahkan sampai saat ini belum ada arahan dari pemerintah pusat terkait rekrutmen CASN di tahun 2023. [Amir fatah]

  • 4 Anggota PPS mengundurkan diri setelah dilantik menjadi anggota PPS pada 24 Januari 2023. KPU Tulungagung menyebut langsung melakukan PAW kepada 4 anggota PPS.

    #langlangkotaradiomayangkara.com► [5-2-2023] Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Tulungagung – Much. Amarodin mengatakan  pihaknya mencatat total ada 4 orang anggota PPS yang berada di Kecamatan Kauman dan Ngunut yang mengundurkan diri sebagai PPS setelah dilantik pada 24 Januari 2023 lalu.

    Keempat anggota PPS itu masing-masing satu anggota berada di desa Pucangan Kauman 3 anggota di Kecamatan Ngunut masing-masing Desa Sumberejo Weta Balesono dan Selorejo .

    Amar menyebut keempat  anggota yang mengundurkan diri itu disebabkan berbagai alasan  seperti anggota dari Mahasiswa tidak bisa meninggalkan kegiatan di kampus  ada juga dari karyawan Swasta yang akhirnya tidak mendapat izin dari atasanya setelah dilantik  serta ada anggota yang ternyata alamat domisili dengan KTP berbeda sehingga harus diganti .

    Amar juga mengatakan setelah menerima pengunduran diri sebagai anggota PPS pihkanya langsung melakukan PAW dengan cadangan yang telah disiapkan sesuai dengan urutan rangkin tertinggi. dirahapkan dengan PAW itu tugas dari PPS tidak akan terganggu karena saat ini tahapan pemilu 2024 sudah masuk dalam pencocokan data pemilih di tingkat desa .

    Amar menambahkan  para anggota PAW itu juga harus langsung beradaptasi untuk bergabung dengan anggota lainya dalam melakukan tugasnya sebagai PPS. [Anggi wahyu]

    #mayangkara #radiomayangkara #breakingnews #berita #trending #viral #ekslusif #pemberitaan #pssi #blitar #tulungagung #kediri #nganjuk

  • 33 Desa Di Blitar Mendapatkan  Anggaran  Alokasi Kerja Ratusan Juta Rupiah Yang Pencairannya Dijadikan Satu Dengan Dana Desa Atau DD.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Sudarmi mengatakan33 Desa di Kabupaten Blitar tahun ini mendapat alokasi kerja dari pemerintah pusat senilai ratusan juta rupiah yang pencairannya dijadikan satu dengan dana desa (DD).

    Sudarmi menjelaskan setiap tahun ada 15 persen dari jumlah keseluruhan desa  mendapat alokasi kerja. Penentuan desa yang mendapat alokasi kerja merupakan kewenangan pemerintah pusat  Alokasi anggaran  yang didapat masing-masing desa dari alokasi kerja ini sebesat 260,9 juta rupiah.

    “33 desa  dikabupaten Blitar yang mendapat alokasi kerja itu 18 diantaranya berstatus maju dan 15 sisanya mandiri,” ujar Sudarmi (2/2)

    Ada beberapa kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat agar desa bisa mendapat alokasi kerja Selain penilaian pengunaan dana desa minimal desa harus berstatus maju.

    Sudarmi berharap desa yangmendapatkan alokasi kerja itu bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk kemajuan desa. [Aprilia]

  • Dari 1019 Peserta Yang Akan Mengikuti Tahap Seleksi Wawancara Bawaslu Tulungagung Menyebut Hanya Akan Mengambil 271 Peserta Yang Ditetapkan Menjadi Panwaslu Kelurahandesa (Pkd) Di Tulungagung.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► [31/1/2023]  koordinator  divisi sdm dan organisasi bawaslu tulungagung – suyitno arman mengatakan pihaknya memastikan hanya akan mengambil 271 peserta dari total 1019 peserta yang lolos tahap wawancara untuk nantinya ditetapkan menjadi panwaslu kelurahandesa (pkd) di tulungagung.

    Menurut arman  kebutuhan 271 peserta itu sesuai dengan jumlah kelurahan dan desa di tulungagung sehingga setiap kelurahandesa akan ada 1 anggota pkd.

    Arman menyebut  selain menetapkan 271 peserta sebagai pkd nantinya pihaknya juga akan menetapakn 271 peserta sisanya untuk menjadi cadangan panwaslu kelurahandesa di tulungagung. Sehinga bila manti ada anggota pkd yang mengunsurkan diri bisa langsung paw atau menggantikan posisi yang ditinggalkan pkd eksisting.

    Arman menambahkan  untuk pkd yang terlantik nanti akan langsung bekerja untuk melkukan pengawasan tahapan pemilu 2024 di tingkat kelurahandesa. [anggi wahyu]

  • Tahun 2023 Pagu Dana Desa Di Kabupaten Blitar Naik 24 Miliar Dibanding Tahun Lalu.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ►[26-1-2023] Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Sudarmi mengatakan Pagu dana desa tahun 2023  Kabupaten Blitar  mencapai 228,6 miliar. Anggaran ini naik sekitar 24 miliar  dibanding

    Tahun 2022 senilai 204,8 miliar. Sudarmi menjelaskan Ada 220 desa di Kabupaten Blitar  sementara untuk Dana desa yang diterima masing-masing desa tidak sama. Tahun ini berkisar antara 700 juta hingga 2 miliar. Saat ini desa sedang melengkapi persyaratan pencairan tahap pertama. Selain desa mandiri pencairan melalui 3 tahap meliputi  40 persen40 persendan 20 persen.

    Sudarmi mengakui  pagu anggaran dana desa dari pusat terus mengalami peningkatan. Dicontohkannya di tahun 2021 hanya senili 194,5 miliar. [Aprilia]

  • Bawaslu Tulungagung Melakukan Perpanjangan Pendaftaran Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Di Tulungagung Mulai  24 Sampai 26 Januari 2022 Karena Ada Beberapa Desa Yang Belum Ada Pendaftar Dan Kuota 30 Persen Perempuan Belum Terpenuhi.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Ketua Bawaslu Tulungagung – Fayakun mengatakan pihaknya memastikan akan melakukan perpanjangan pendaftaran bagi Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) di Tulungagung untuk pemilu 2024 mendatang.

    “Perpanjangan pendaftaran itu dilakukan selama 3 hari mulai 24 sampai 26 Januari 2024 mendatang,” kata Fayakun (24/1)

    Fayakun menyebut perpanjangan Pendaftaran itu dilakukan karena masih ada beberapa PKD yang belum ada pendaftarnyalalu ada PKD yang sudah ada pendaftarnya tapi belum memenuhi minimal pendaftar yaitu 2 setiap PKD dan kuota 30 persen perempuan juga belum terpenuhi. Fayakun juga mengatakan ada 2 desa di Tulungagung yang belum ada pendaftarnya selama masa pembukaan pendaftaran kemarin.

    Fayakun menyebut setelah masa perpanjangan ini pihaknya nanti akan menentukan peserta calon PKD yang lolos untuk mengokuti tahapan selanjutnya yaitu tes wawancara yamh dilakukan oleh masing- masing Panwaslu Kecamatan.

    Fayakun menambahkan sesuai kebutuhan pihaknya nanti memerlukan 271 Panwaslu KelurahanDesa di Tulungagung. [Anggi wahyu]

  • Bawaslu Tulungagung Berencana Akan Memanggil KPU Tulungagung Dan Peserta Calon Anggota PPS Untuk Meminta Keterangan Tentang Adanya Peserta Yang Tidak Ikut Tes Tulis PPS Sempat Diloloskan.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Ketua Bawaslu Tulungagung – Fayakun mengatakan  pihaknya berencana akan segera memanggil KPU Tulungagung untuk meminta klarifikasi maupun meminta keterangan terkait adanya kesalahan input yang sempat meloloskan peserta yang tidak hadir dalam tes tulis 9 Januari 2023 lalu. Selain meminta keterangan KPU pihaknya tentu juga akan memanggil peserta yang bersangkutan tersebut.

    “Sebelum memanggil pihak-pihak terkait itu saat ini pihaknya sedang melengkapi syarat formil dan materil,” ujar Fayakun (19/1)

    Fayakun juga mengatakan jika nanti dalam proses kajian itu memenuhi unsur pelanggaran maka akan dilanjutkan  dan bila tidak nanti akan dihentikan. sementara disinggung soal sanksi yang bisa diterima  Fayakun menyebut sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi sanki etik dan sanksi pidana tergantung dengan hasil penyidikan pelanggaran itu.

    Sebelumnya diberitakan  Bawaslu Tulungagung menemukan beberapa peserta yang tidak ikut tes tulis Panitia Pemungutan Suara (PPS) dinyatakan lolos oleh KPU Tulungagung. Bawaslu Tulungagung  telah meminta KPU Tulungagung untuk menindaklanjuti temuan itu. [Anggi wahyu]

  • Pemkab Blitar Alokasikan Angaran 4  Miliar Rupiah Untuk Membangun Rumah Dinas Wakil Bupati  Di Kanigoro Karena Selama Ini Belum Ada Rumah Dinas Untuk Wabup.

    #langlangkotaradiomayangkara.com ► Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar Rudi Widianto mengatakan  tahun ini ada perencanaan pembangunan  rumah dinas Wakil Bupati (Wabup) Blitar dengan alokasi  anggaran 4 miliar rupiah.

    Dana ini bersumber dari APBD 2023. Rudi menjelaskan lokasi pembangunan rumah dinas Wabup berada di Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro.

    “Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati dilakukan karena selama ini di kabupaten Blitar belum memiliki rumah dinas untuk wakil Bupati,” ujar Rudi (18/1)

    Rudi menjelaskan pembangunan diperkirakan dimulai sekitar akhir April 2023 karena saat ini masih ada revisi Detail Engenering Design (DED).Rudi menambahkan pembangunan akan membutuhkan waktu 4 hingga 6 bulan.

    Saat dikonfirmasi Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso membenarkan jika selama menjabat di kabupaten Blitar dirinya tinggal  di satu kamar pendopo ronggo hadinegoro karena belum ada rumah dinas untuk wakil Bupati. [Aprilia]