Ketua PC PMII Blitar Muhammad Thoha Ma’ruf mengatakan, berdasarkan kajian internal ada 8 kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi pada bulan September.

Pertama periode 1965 sampai 1966, dimana terjadi pembunuhan masyarakat yang dituduh sebagai anggota ataupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Adaa ratusan ribu bahkan jutaan orang terbunuh pada kejadian ini.

Kedua peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984. Pada kejadian itu setidaknya ada 24 warga sipil tewas dan 55 warga lainnya mengalami luka-luka setelah bentrokan dengan aparat.

Ketiga merupakan tragedi Semanggi II, Ada 11 orang meninggal dunia dan 217 orang mengalami luka-luka dalam kejadian itu.

Keempat pada 7 September 2004, pembunuhan Munir Said Thalib karena mengalami pembunuhan berencana.

Kelima, pembunuhan Salim Kancil. Salim Kancil meninggal dunia setelah dikeroyok puluhan orang menggunakan senjata tajam.

Keenam, demontrasi reformasi Dikorupsi pada 24 September 2019. Dalam aksi ini ada 4 orang yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar tewas dalam aksi unjuk rasa.

Ketujuh pembunuhan pendeta Yeremia, 19 September 2020 setelah mendapatkan luka tusuk dan tembakan dan hingga kini kasusnya masih belum tuntas.

Kedelapan, tindak kekerasan terhadap warga di pulau Rempang Kepulauan Riau pada 7 September 2023 karena menolak pengosongan lahan untuk proyek strategis Rempang Eco City.

Untuk itu PMII blitar menilai presiden Jokowi gagal dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM hingga menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang, sehingga presiden selanjutnya Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Karena apabila tidak dituntaskan maka sama halnya seperti pemerintahan presiden Jokowi yang menurutnya gagal menegakkan HAM.

Dalam aksi ini puluhan peserta melakukan aksi dengan mulutnya dilakban. Para peserta aksi juga memberikan kartu merah.

Kartu merah diberikan usai mereka menyampaikan aspirasi. Usai peluit ditiup semua peserta aksi kompak memberikan kartu merah kepada presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Kartu merah ini sebagai wujud jika selama lima tahun keduanya memimpin Republik Indonesia kasus-kasus pelanggaran HAM tidak bisa dituntaskan.

Reporter : Dinda
#radioblitar #radiomayangkara

Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub kota Blitar – Juari mengatakan, kebutuhan lampu penerangan jalan umum atau PJU di kota Blitar masih kurang sekitar 3000 titik. Namun karena keterbatasan anggaran pemerintah kota Blitar melalui Dishub secara bertahap berupaya memenuhi kekurangan kebutuhan lampu PJU.

Menurutnya, sejumlah wilayah yang belum memiliki PJU merupakan beberapa perumahan baru yang fasilitas umumnya sudah diserahkan ke pemkot Blitar.

Juari menjelaskan saat ini jumlah lampu PJU yang dikelola Dishub kota Blitar mencapai 6000 titik. 6000 titik itu berada di sejumlah ruas jalan utama di kota Blitar dan lingkungan di sejumlah kelurahan di kota Blitar.

Juari menambahkan, Dishub juga rutin melakukan perawatan lampu PJU. Salah satunya dengan mengganti lampu PJU yang rusak atau mati.

Reporter : Dinda
#radioblitar #radiomayangkara

Perubahan jalur sejumlah jalan di kota Blitar mulai di uji coba hari ini hingga pekan depan. Dishub menyiagakan petugas untuk mengamankan lalu lintas di 4 ruas jalan itu.

Walikota Blitar Santoso mengatakan, uji coba perubahan jalur lalu lintas di 4 ruas jalan di kota Blitar mulai dilaksanakan hari ini. Santoso menyebut/perubahan jalur lalu lintas ini bertujuan untuk keselamatan pengendara dimana selama ini sejumlah ruas jalan itu rawan terjadi kecelakaan. Saat ini pemerintah masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi kepada masyarakat hingga 1 Minggu kedepan.

Dishub juga menyiapkan sejumlah petugas untuk mengamankan arus lalu lintas di 4 jalan itu sekaligus untuk sosialisasi kepada para pengendara. Pemerintah juga sudah melakukan kajian untuk perubahan jalur lalu lintas ini.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub kota Blitar Juari mengatakan, sejumlah ruas jalan yang dilakukan perubahan jalur kendaraan diantaranya jalan merapi, jalan masjid, jalan Semeru dan jalan teratai.

Untuk jalur di jalan merapi atau timur Alun-alun yang sebelumnya berlaku satu arah dari utara ke selatan diubah menjadi satu arah dari selatan ke utara. Kemudian jalur di jalan masjid atau barat Alun-alun yang semula berlaku dua arah diubah menjadi satu arah dari utara ke selatan. Sehingga semua kendaraan dilarang melintas dari arah selatan ke utara di jalan Masjid. Sedangkan jalur di jalan semeru atau utara Alun-alun dibuat dua arah dari timur ke barat dan sebaliknya untuk mobil mulai dari simpang empat timur pendopo Ronggo Hadinegoro sampai simpang empat utara Masjid Agung.

Sebelumnya jalur di jalan Semeru utara Alun-alun berlaku satu arah dari barat ke timur khusus mobil. Sementara untuk jalur di jalan teratai yang sebelumnya diberlakukan dua arah diubah menjadi satu arah dari utara ke selatan untuk semua kendaraan.

Reporter : Dinda
#radioblitar #radiomayangkara

Pemkab Blitar menugaskan puluhan petugas verifikator berkas administrasi pelamar CPNS 2024.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar Budi Hartawan mengatakan, proses verifikasi dokumen untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemkab Blitar sampai saat ini masih berlangsung.

Budi menyebut, Bupati Blitar sudah menugasksn puluhan petugas sebagai verifikator berkas dan supervisor untuk meneliti dan memeriksa berkas pelamar CPNS yang sudah mendaftar di kabupaten Blitar.

Sesuai jadwal verifikasi berkas administrasi dilakukan hingga 14 september mendatang karena pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan mulai 14 september hingga 19 september mendatang apakah pelamar dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Budi menyebut, petugas verifikator ini dari tim teknis maupun kesehatan karena formasi cpns kabupaten Blitar hanya di bidang teknis dan kesehatan.

Data sebelumnya hingga penutupan pendaftaran CPNS 10 September kemarin diketahui pelamar CPNS di kabupaten Blitar yang sudah submit mencapai 585 pendaftar, sementara 35 orang diketahui memproses pendaftaran namun tidak submit hingga batas akhir.

Dari 46 formasi yang tersedia ada satu formasi kosong tanpa pendaftar dokter spesialis radiologi.

Reporter : April
#radioblitar #radiomayangkara