Kategori: Politik

#langlangkotaradiomayangkara.com ► Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan saat ini masih ada tiga Organisasi Perangkat Daerah yang kosong posisi pimpinannya masing-masing Bappeda Satpol PP dan Asisten Pemerintahan.

“Pengisian posisi kepala di tiga OPD ini akan dilaksanakan secepatnya lewat seleksi terbuka,” kata Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (18/1)

Bupati juga menyampaikan pengisian jabatan kepala OPD ini akan dilakukan bersamaan dengan terbentuknya tiga OPD baru di antaranya Badan Riset dan Inovasi Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemadam Kebakaran. Bupati sudah berkirim surat ke Komite Aparatur Sipil Negara untuk pengisian jabatan kepala OPD ini.

Sebelumnya Bupati melakukan rotasi pimpinan pada sejumlah OPD. Galih Nusantoro menjabat Kepala BPKAD Johanes Bagus Kuncoro menjabat Kepala Dinas Perhubungan Suyanto menjabat Kepala Dinas Pertanian Wahiyd Masrur menjabat Kepala Dinas Sosial dan Sugiyanto menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. [Amir fatah]

#langlangkotaradiomayangkara.com ► Pengamat Politik Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung Andreas Andrie Djatmiko mengatakan adanya wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dari sebelumnya 6 tahun boleh saja disuarakan para kades yang saat ini menjabat.

“Lamanya masa pemerintahan kades harus memberikan dampak yang positif bagi desanya baik dari segi pembangunan sampai kondisi ekonomi masyarakatnya bisa lebih baik,” ujar Andreas (18/1)

Namun bila aspirasi perpanjangan masa jabatan ini hanya untuk menancapkan kekuasaan di desa maka pemerintah perlu mempertimbangkan lagi usulan itu.

Sebelumnya puluhan ribu kades se-Indonesia pagi tadi menggelar unjuk rasa di Jakarta menuntut masa jabatan kades bertambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Namun perpanjangan ini tidak mengurangi batas maksimal masa jabatan kades selama 18 tahun. Dari Tulungagung ada 230 kades yang berangkat ke Jakarta. [Amir fatah]

#langlangkotaradiomayangkara.com ► Koordinator Fungsi statistik sosial Badan Pusat Statistik Tulungagung Suci handayanti mengatakan proses pendataan registrasi Sosial Ekonomi atau regsosek di Tulungagung saat ini masih dalam tahap Forum Konsultasi publik.

Suci mengatakan tahap ini masih dilakukan untuk memverifikasi data ekonomi di tiap desa-desa apakah penduduk di suatu desa tersebut ada yang miskin atau tidak. Suci menyebutkan pihaknya mendata ada beberapa wilayah di Tulungagung yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi dalam lingkup satu RT.

“Namun ada juga wilayah yang tidak memiliki penduduk miskin sama sekali” ujar Suci (171)

Suci mengatakan untuk proses pendataan yang sudah dilakukan pada tahun 2022 kemarin dilakukan secara door to door untuk mengetahui jumlah penduduk miskin. Sehingga hal ini lah uang menjadi acuan tingkat kesejahteraan di suatu daerah.

Suci menambahkan untuk proses FKP atau forum konsultasi publik yang dilakukan bersama pihak desa akan di mulai pada bulan Mei mendatang dan berakhir pada September 2023. [Ibnu haswi]

#langlangkotaradiomayangkara.com ► Korlap Kades Tulungagung dalam aksi damai ke Jakarta Hari Cahyono mengatakan hari ini ada 230 kades di Tulungagung yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai bersama kades-kades se-Indonesia.

“Beberapa hal yang menjadi tuntutan para kades di antaranya terkait pengelolaan DD-ADD dan penambahan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun,” ujar Cahyono (161)

Cahyo menyebut masa jabatan kades selama 6 tahun dinilai tidak efisien dari sisi anggaran selain itu konflik pasca pilkades juga belum bisa sepenuhnya tuntas. Di luar itu Cahyo enggan berkomentar karena menjadi kewenangan sepenuhnya dari DPP Asosiasi Kepala Desa.

Cahyo mencatat ada 27 kades yang tidak berangkat karena berbagai sebab mulai dari sakit sampai yang sudah lansia.

Sementara itu Bupati Tulungagung melepas keberangkatan ratusan kades ke Jakarta. Bupati meminta para kades bisa mengikuti aksi dengan tertib dan tetap menjaga nama baik Tulungagung. Bupati enggan mengomentari soal tuntutan yang diminta para kades. [Amir fatah]

#langlangkotaradiomayangkara.com ► Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM Rangga Bisma Aditya berkata “Dari 272 calon petugas PPS pemilu 2024 yang datang mengikuti tes CAT di gedung SMPN 3 Kota Blitar ada 90 orang yang dinyatakan gugur” (12/1)

90 orang yang gugur itu 30 diantaranya karena tidak hadir saat tes tulis digelar sedangkan sisanya dinyatakan gugur karena tidak lolos passing grade secara nilai kurang. Sehingga yang lolos untuk mengikuti tes selanjutnya wawancara berjumlah 182 orang. Dari 182 orang calon anggota PPS itu nantinya akan diambil 63 orang.

Sebelumnya 30 orang calon anggota PPS pemilu 2024 dinyatakan gugur karena tidak hadir mengikuti seleksi tes tulis. 30 orang itu tidak hadir tanpa alasan. [Dinda puspa]

#langlangkotaradiomayangkara.com ► ketua Bawaslu Tulungagung – Fayakun mengatakan  pihaknya memastikan akan memanggil KPU Tulungagung secara resmi untuk melakukan klarifikasi terkait adanya rekomendasi anggota PPS dari Kepala Desa yang disampaikan kepada KPU Tulungagung setelah adanya polemik rekomendasi itu mencuat atau ramai di publik.

Fayakun menyebut “Kami belum bisa memastikan kapan akan memanggil KPU terkait klarifikasi tersebut karena masih harus melakukan rapat bersama komisioner Bawaslu  akankah dipanggil menunggu proses seleksi PPS selesai atau sebelum itu.” Ucap Fayakun. (11/1)

Fayakun menyebut pihaknya saat ini juga telah melakukan investigasi terakit dengan adanya rekomendasi tersebut.

Fayakun menambahkan  bila nanti ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan proses seleksi maka pihaknya tentu akan meminta kepada KPU Tulungagung untuk segera mengganti. Namun bila yang melanggar ada oknum-oknum yang tidak berkaitan dengan tupoksi bawaslu maka pihaknya akan melimpahkan peada pihak yang berwenang. [Anggi wahyu]

#langlangkotaradiomayangkara.com ► Komisioner KPU Tulungagung – Much. Amarodin mengatakan terdapat 2.789 peserta calon Panitian Pemungutan Suara (PPS) di Tulungagung yang akan mengikuti seleksi ujian Tulis. Ribuan peserta itu akan mengikuti ujian tulis dalam 3 sesi pada 9  Januari 2023 saja. Amar menyebut dalam pelaksanaan ujian tulis total ada 75 soal dengan lembar soal dan jawaban terpisah.

Selain itu untuk masing-masing sesi ujian diberikan waktu 90 menit. Meski menggunakan ujian tulis Amar memastikan untuk soal diacak dengan 4 model soal sehingga peserta yang berdekatan tidak akan mengerjakan soal yang sama.

“Dalam pelaksaan seleksi calon anggota PPS sesi pertama  prinsipnya KPU tidak melanggar dalam proses seleksi tes tulis tersebut. Namun kami juga memberikan catatan kepada KPU Tulungagung terkait kapasitas ruangan yang dipakai terlihat sempit karena jumlah peserta yang mencapai lebih dari 2.700 peserta.” kata Endro Sunarko selaku Komisioner Bawaslu Tulungagung. (9/1)

Sementara dari pantauan reporter saat ini ujian sesi pertama sudah selesai dan akan menginjak ujian sesi kedua pada jam 11.30 WIB. [Anggi wahyu]

#langlangkotaradiomayangkara.com ► Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Rangga Bisma Aditya mengatakan “dari 272 calon petugas PPS KPU kota blitar yang wajib mengikuti tes CAT di gedung SMPN 3 Kota Blitar ada 30 orang yang tidak hadir. 30 orang yang tidak hadir itu tanpa alasan sehingga mereka yang tidak hadir dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti tes selanjutnya.” (71)

Rangga menjelaskan pada proses CAT ini petugas menggunakan sistem gugur sehingga jika ada yang tidak hadir maka langsung dinyatakan gugur. Rangga menambahkan pengumuman akan disampaikan pada tanggal 12 hingga 14 januari 2023.

Sebelumnya dari total 425 pendaftar pps yang lolos seleksi administrasi sebanyak 272 orang. Sisanya tidak lolos seleksi administrasi karena berkasnya tidak lengkap. [Dinda puspa]