Seni Jaranan Jur dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda milik Kabupaten Blitar.

Suhendro Winarso – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar mengatakan status Jaranan Jur sebagai Warisan Budaya tak Benda atau WBTB mengalami jalan yang panjang. Butuh beberapa tahun bagi Kabupaten Blitar untuk mendapatkan hak paten atas seni yang dikenal di beberapa daerah tersebut.

Hendro menjelaskan berdasarkan berbagai data dan naskah pendukung yang dimiliki seni Jaranan Jur ini berasal dari daerah Ngasinan Sukorejo Kecamatan Sutojayan.

a tak menyebutkan detil waktu dimulainya seni Jaranan Jur berdiri, namun dalam naskah yang dimiliki daerah Ngasinan yang kali pertama memulai seni Jaranan Jur lalu meluas ke sejumlah daerah di Jawa Timur.

Penobatan WBTB atas jaranan Jur ini menurut Hendri menjadi salah satu senjata untuk menarik pengunjung wisata budaya di Indonesia.

Hendro menambahkan, selain Kabupaten Blitar ada daerah lain yang juga mengklaim senagai tempat pertama asal muasal jaranan Jur. Namun dukungan naskah dan dokumen sejarah menjadikan Jaranan Jur milik Kabupaten Blitar.

Reporter : Glorian
#radioblitar #radiomayangkara

H-1 penutupan masa sanggah,30 pelamar CPNS kota Blitar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi mengajukan sanggahan ke BKPSDM.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar – Kusno mengatakan, dari 673 pelamar CPNS 2024 yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, 30 di antaranya mengajukan sanggahan. Kusno menyebut masa sanggah akan ditutup pada Minggu besok.

Kusno menjelaskan, berkas pelamar yang mengajukan sanggahan akan diverifikasi ulang oleh tim verifikator. Dalam masa sanggah ini, pelamar tidak dibolehkan menambah berkas dokumen lain. Tim verifikator hanya akan memeriksa dan memverifikasi dokumen yang sebelumnya sudah diunggah pelamar

Sebelumnya total pelamar CPNS di Kota Blitar 3.016 orang dan 673 pelamar dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Mayoritas pelamar tidak lolos karena ijazah yang disertakan tidak sesuai dengan kualifikasi formasi yang dibuka.

Reporter : Dinda
#radioblitar #radiomayangkara

Ketua PC PMII Blitar Muhammad Thoha Ma’ruf mengatakan, berdasarkan kajian internal ada 8 kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi pada bulan September.

Pertama periode 1965 sampai 1966, dimana terjadi pembunuhan masyarakat yang dituduh sebagai anggota ataupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Adaa ratusan ribu bahkan jutaan orang terbunuh pada kejadian ini.

Kedua peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984. Pada kejadian itu setidaknya ada 24 warga sipil tewas dan 55 warga lainnya mengalami luka-luka setelah bentrokan dengan aparat.

Ketiga merupakan tragedi Semanggi II, Ada 11 orang meninggal dunia dan 217 orang mengalami luka-luka dalam kejadian itu.

Keempat pada 7 September 2004, pembunuhan Munir Said Thalib karena mengalami pembunuhan berencana.

Kelima, pembunuhan Salim Kancil. Salim Kancil meninggal dunia setelah dikeroyok puluhan orang menggunakan senjata tajam.

Keenam, demontrasi reformasi Dikorupsi pada 24 September 2019. Dalam aksi ini ada 4 orang yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar tewas dalam aksi unjuk rasa.

Ketujuh pembunuhan pendeta Yeremia, 19 September 2020 setelah mendapatkan luka tusuk dan tembakan dan hingga kini kasusnya masih belum tuntas.

Kedelapan, tindak kekerasan terhadap warga di pulau Rempang Kepulauan Riau pada 7 September 2023 karena menolak pengosongan lahan untuk proyek strategis Rempang Eco City.

Untuk itu PMII blitar menilai presiden Jokowi gagal dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM hingga menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang, sehingga presiden selanjutnya Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Karena apabila tidak dituntaskan maka sama halnya seperti pemerintahan presiden Jokowi yang menurutnya gagal menegakkan HAM.

Dalam aksi ini puluhan peserta melakukan aksi dengan mulutnya dilakban. Para peserta aksi juga memberikan kartu merah.

Kartu merah diberikan usai mereka menyampaikan aspirasi. Usai peluit ditiup semua peserta aksi kompak memberikan kartu merah kepada presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Kartu merah ini sebagai wujud jika selama lima tahun keduanya memimpin Republik Indonesia kasus-kasus pelanggaran HAM tidak bisa dituntaskan.

Reporter : Dinda
#radioblitar #radiomayangkara

Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub kota Blitar – Juari mengatakan, kebutuhan lampu penerangan jalan umum atau PJU di kota Blitar masih kurang sekitar 3000 titik. Namun karena keterbatasan anggaran pemerintah kota Blitar melalui Dishub secara bertahap berupaya memenuhi kekurangan kebutuhan lampu PJU.

Menurutnya, sejumlah wilayah yang belum memiliki PJU merupakan beberapa perumahan baru yang fasilitas umumnya sudah diserahkan ke pemkot Blitar.

Juari menjelaskan saat ini jumlah lampu PJU yang dikelola Dishub kota Blitar mencapai 6000 titik. 6000 titik itu berada di sejumlah ruas jalan utama di kota Blitar dan lingkungan di sejumlah kelurahan di kota Blitar.

Juari menambahkan, Dishub juga rutin melakukan perawatan lampu PJU. Salah satunya dengan mengganti lampu PJU yang rusak atau mati.

Reporter : Dinda
#radioblitar #radiomayangkara