#langlangkotaradiomayangkara.com ► (6-6-2023) Tukino Harijanto warga jalan lontar plosokerep kota blitar menjadi korban curanmor pada sabtu dini hari sekitar jam setengah dua pagi .
Kejadian itu diketahui setelah istri korban akan berbelanja pada jam 8 pagi . Dari cctv yang terekam , Tukino menjelaskan pelaku curanmor itu seorang pria memakai baju lengan panjang sedang menuntun motor sampai depan gapura jalan Aren .
Menurutnya , kejadian curanmor ini baru pertama kali terjadi di lingkungannya, mengingat tempat tinggalnya itu padat pemukiman . Empat hari sebelum kejadian , Tukino mengaku sempat mencurigai seorang pemuda yang sering mondar mandir di depan rumahnya . Namun dipastikan pemuda itu bukan warga jalan lontar .
Menurut Tukino , ciri ciri pelaku yang ada di rekaman cctv sama dengan pemuda yang di curigai itu .
Tukino sudah melaporkan kejadian curanmor ini ke polsek setempat . Atas kejadian ini pihaknya mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah .
Sementara Kapolsek Sananwetan AKP Agus Tri S mengatakan sudah menerima laporan pencurian motor itu . Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan .
#langlangkotaradiomayangkara.com ► (6-6-2023) Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tulungagung Sri Wahyuni mengatakan tahun ini anggaran yang digelontorkan untuk penanganan stunting di Tulungagung mencapai 424 miliar rupiah.
Yuni menjelaskan Dinsos menjadi lembaga yang paling banyak mendapat alokasi dana senilai 315 miliar rupiah, kemudian Dinkes 44 miliar rupiah. Menurut Yuni, anggaran sebanyak itu berasal dari APBN dan APBD.
Sumber dari APBN ditujukan untuk program sosial yang disalurkan oleh Dinsos, sedangkan sumber APBD dibagi kepada 20 perangkat daerah yang masih berkaitan dengan pengentasan stunting.
Yuni tidak menyebut pasti target penurunan stunting tahun ini berapa, namun yang jelas kondisi stunting di Tulungagung saat ini sudah di bawah target RPJMD sebesar 4,97 persen.
Sebelumnya, Bupati Maryoto Birowo menyampaikan capaian stunting Tulungagung per Februari 2023 sebesar 4,24 persen dari 56 ribu balita yang mengikuti bulan timbang.
#langlangkotaradiomayangkara.com ► (6-6-2023) Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ninik Solikhah mengatakan , KPU Kota Blitar menemukan 19 NIK pemilih ganda dengan pemilih dari daerah lain saat proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Sementara (DPSHP) .
Daerah lain itu seperti dari Trenggalek hingga Bali . Ninik mengatakan , kegandaan itu diketahui setelah adanya klaim dari daerah lain .
Padahal, sebelumnya PPS dan PPK telah melakukan pengecekan secara berulang dan memastikan NIK yang diklaim itu sama dengan data warga Kota Blitar .
Ninik mengatakan , nantinya permasalahan NIK Ganda ini akan dibahas dalam rakor bersama Bawaslu dan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil se-Jawa Timur, untuk mendapatkan solusi .
Ninik menambahkan pihaknya akan mempertahankan NIK pemilih , sebagai bentuk perlindungan hak pilih masyarakat pada Pemilu nanti .
Sedangkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 21 Juni mendatang.
Demokrasi sebagai jalan untuk menuju masyarakat adil dan makmur sudah menjadi kesepakatan bersama bagi bangsa Indonesia dalam mengelola negara. Sebagai negara Demokrasi maka perlu dilakukan pemilihan umum yang berkala (5 tahunan). Pemilu diselengarakan untuk memilih wakil rakyat dan pimpinan eksekutif di semua tingkatan.
Pemilu paska reformasi, telah diselengarakan selama 5 kali dengan berbagai perubahan aturan yang dilakukan. Berbagai evaluasi sistem pemilu dan cara menentukan jumlah kursi (menghiung perolehan kursi) guna mendapatkan sistem yang tepat.
Tetapi pemilu yang bersifat terbuka seperti sekarang ini, ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang berpenghasilan kurang dari U$D 5.500 menjadikan angka politik uang yang tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menyatakan bahwa 60% responden akan menerima politik uang jika ada yang memberi, sedangkan Lembaga Survei Indonesia 36% pemilih akan dapat dipengaruhi dengan politik uang yang dilakukan.
Tingginya politik uang yang terjadi dalam pemilu tentunya akan berbanding lurus dengan kebijakan yang diambil oleh wakil rakyat maupun pimpinan eksekutif dalam menentukan kebijakan publik yang diambil jika terpilih dalam pemilu. Karena politik uang akan menjadikan biaya politik yang tinggi. Sehingga membutuhkan pengembalian modal.
Kebijakan politik yang diambil hampir dipastikan akan menguntungkan kalangan elit guna mengembalikan biaya politiknya untuk maju. Sedangkan masyarakat tidak akan mendapatkan kebijakan politik yang dapat menguntungkan baginya. Ini mengakibatkan peningkatan kualitas hidup rakyat sulit dipercepat guna mencapai kesejahteran. Sehingga pada pemilu mendatang juga akan dilakukan politik uang lagi dan memutar begitu terus.
Guna mencegah lingkaran ini terus berlangsung maka diperlukan peran serta semua elemen masyarakat, baik dari sisi partai politik, masyarakat maupun penyelenggara pemilu. Dalam hal masyarakat, peran untuk mencegah terjadinya politik uang secara terus menerus harus segera diambil oleh mereka yang sudah sudah sadar akan bahaya politik uang.
Peran serta mereka tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga harus terus melakukan pendidikan kepada masyarakat disekitarnya, terutama pemuda/pemudi. Mengingat hasil pemilihan umum kedepan akan dirasakan oleh pemuda. Baik buruknya kebijakan pemuda akan menanggung beban dan menerima hasilnya.
Sementara penyelenggara pemilu, dapat mengambil peran dengan melakukan pendidikan kepada masyarakat dan membentuk kader kader yang bergerak dan mampu mengerakan masyarakat di sekitarnya bahwa politik uang akan menjadikan kebijakan politik dan anggaran tidak berpihak kepada rakyat, tetapi berorentasi kepada pengembalian modal kampanye semata.
Peran ini diambil oleh penyelenggara pemilu dengan berbasiskan kepada hasil (Result Basic Manajemen – RBM) tidak sekedar berbasis pada kegiatan semata. Dengan berbasis hasil, maka diperlukan evaluasi paska pelaksanaan pemilu, terkait seberapa besar peningkatan kesadaran pemilih dalam menentukan pemilihan dan pengaruh politik uang sebagai faktor menentukan pilihan. RBM tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan dari kegiatan semata, tetapi juga dengan tegas memperlihatkan indikator indikator keberhasilan pencegahan politik uang, mencari solusi diakhir kegiatan untuk menentukan road map pencegahan politik uang 5 tahun kedepan.
Peran yang dapat diambil oleh penyelenggara pemilu dalam struktur Bawaslu, ialah dengan mengaktifkan peran Petugas Pengawas TPS. PTPS yang mendapatkan SK selama satu bulan, sudah seharusnya mempenyai tanggungjawab tidak hanya pada tingkat TPS dan mengawal hasil pemungutan dan penghitungan sampai tingkat desa. Tetapi juga perlu diperankan untuk mengawasi adanya kampanye di sebulan terakhir sebelum pelaksanaan pemilihan, termasuk didalamnya adanya politik uang di wilayah TPS nya.
Dengan pengawasan yang ketat sampai dengan tingkat TPS yang dilakukan oleh PTPS akan memudahkan untuk mengurangi adanya politik uang yang terjadi di masyarakat. Pengurangaan politik uang di masyarakat tersebut, akan mengasilkan wakil di legislatif dan pimpinan eksekutif yang lebih kompeten. Karena masyarakat akan memilih berdasarkan kepada program kerjanya sehingga dapat ditagih jika sudah mendapatkan posisi.
PTPS merupakan tingkatan penyelenggara paling bawah dalam struktural Badan Pengawas Pemilu. Peran PTPS yang langsung bersentuan dengan masyarakat di hari hari terakir pemilu sangat menentukan, karena di waktu tersebut sangat menentukan pemilih dalam menentukan pilihan dan peserta pemilu dalam menyakinkan pemilihnya. Termasuk sangat menentukan dalam hal terjadinya politik uang.
Peran PTPS yang besar tersebut, sudah seharusnya diisi oleh kalangan muda yang nantinya akan menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemilu, sekaligus bentuk kaderisasi didalam sistem penyelenggara pemilu. Sehingga kedepan Bawaslu sudah banyak kader mudanya yang bergerak dalam masyarakat untuk melakukan pencegahan politik uang dalam bentukpendidikan politik kepada masyarakat.
Pencegahan politik uang, yang dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan pemilu yang lebih subtansial, dimana pemilih memberikan pilihannya berdasarkan akal budinya. Sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh pejabat yang terpilih juga akan dapat merepresentsikan kepentingan yang ada di masyarakat.
#langlangkotaradiomayangkara.com ► (2-6-2023) Tedi Prasojo, Kasi Investigasi dan pencegahan bencana kebakaran Pemkab Blitar mengatakan sapi yang dievakuasi merupakan milik Muhlison warga Bangle Kanigoro yang terlepas ketika hendak dimasukkan ke dalam kandang pada Senin (5 Juni 2023) kemarin jam lima sore.
Sapi yang lepas lalu terperosok ke lubang pembuangan kotoran hingga membuat Muhlison dan anaknya kesulitan mengevakuasi.
Pemadam kebakaran tiba di lokasi begitu menerima laporan bergegas melakukan prosedur penyelamatan hewan pada jam sembilan malam.
Kondisi tanah yang lembek di sekitar lubang bercampur kotoran sapi cukup menyulitkan petugas melakukan prosedur evakuasi.
Setelah berjibaku dengan lumpur tanah bercampur kotoran sapi, petugas pemadam kebakaran berhasil mengangkat tubuh lembu milik Muhlison.
Tepat jam 12 malam, sapi Muhlison dimasukkan ke dalam kandang dan kondisi masih hidup.
Tedi menambahkan bagi masyarakat yang mengalami hal serupa dapat menghubungi pemadam kebakaran. Ia juga menegaskan pelayanan yang dilakukan pemadam kebakaran dipastikan gratis.
#langlangkotaradiomayangkara.com ► (6-6-2023) Kepala Dinas Koperasi dan UM Tulungagung – Slamet Sunarto mengatakan , sampai saat ini untuk produk ekspor dari Tulungagung masih didominasi oleh UMKM sektor kerajinan , khusunya dari batu alam dan kerajinan marmer .
Sementara untuk sektor lainnya seperti mamin dan garmen memang banyak yang diekspor , namun melalui label atau produk yang berasal dari luar kota yang berlisensi.
kepada Anggi Wahyu reporter mayangkara radio group di Tulungagung , Slamet menyebut, produk dari mamin saat ini banyak di ekspor ke luar negeri yang sifatnya parsial dan kuantitas yang sedikit karena dijual melalui PMI yang bekerja keluar negeri.
Menurut Slamet pihaknya akan terus berusaha mendorong agar pengusaha mamin bisa menembus pasar ekspor dengan kuantitas yang banyak.
Slamet menambahkan , pola kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya juga telah dicoba dilakukan seperit bersama bea cukai namun memang belum bisa maksimal.,
#langlangkotaradiomayangkara.com ► (6-6-2023) Salah satu warga Boro Kedungwaru Tulungagung yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, sebelum ditangkap Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri, ES sempat diisukan terlibat dalam jaringan Al-Qaeda.
Namun saat itu warga tidak ingin ada kegaduhan di lingkungan sekitar. Bahkan terkait ES yang mengaku sempat bekerja di Korea, informasi yang didapat warga, justru ES ini pergi ke Yaman.
Sementara itu, dari sumber yang didapat, saat penangkapan ES, ditemukan beberapa pisau, buku-buku terkait jihad, dan catatan yang dibuat ES.
Dikonfirmasi terpisah, Kades Boro Sutrisno enggan berkomentar banyak terkait penangkapan terduga teroris di wilayahnya.
Sebelumnya, ES ditangkap Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Minggu siang. Penangkapan ES ini menjadi rangkaian dari beberapa penangkapan terduga teroris lain di Jatim, di antaranya di Banyuwangi dan Surabaya.
#langlangkotaradiomayangkara.com ► (5-6-2023) Sekretaris Daerah atau sekda kota Blitar priyo suhartono meminta agar aparatur sipil negara atau ASN lingkungan pemkot blitar untuk tidak merokok sembarang tempat.
para ASN yang merupakan perokok aktif maupun masif, diminta untuk merokok di tempat tempat yang sudah disediakan di masing masing opd. pihaknya berharap, setiap tempat umum, kantor dan sekolah ada tempat khusus bebas merokok, agar tidak menimbulkan polusi udara. tidak hanya ASN, pihaknya juga berharap untuk masyarakat umum bisa menerapkan hal ini.
asap yang dihasilkan ini dapat mempengaruhi kualitas udara, terlebih jika merokok dilakukan didalam ruangan. nantinya pemerintah akan aktif sosialisasi terkait dengan kawasan tanpa rokok ini, utamanya di tempat layanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah dan lainnya.
Priyo menambahkan, sebelumnya pemkot telah menggelar kegiatan sosialisasi kawasan tanpa rokok atau KTR khususnya untuk ASN di kota blitar.
#langlangkotaradiomayangkara.com ► (5-6-2023)Sejumlah massa Gerakan Pembaharuan Indonesia atau GPI menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar di Jalan Raya Garum siang ini.
Aksi unjuk rasa ini untuk merespon pergantian kepala dinas pendidikan yang baru saja berlangsung.
Pantauan reporter di lapangan, massa berjumlah puluhan menyampaikan aksi di sebelah timur gedung. Tampak pula sejumlah petugas kepolisian berjaga di area Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
Joko Prasetya dalam orasinya menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan yang baru Adi Andaka untuk mengundurkan diri karena latar belakang lulusan dokter hewan.
Massa juga menyampaikan beberapa keluhan lain terkait kinerja dinas pendidikan.
Hingga pukul 10.50 Win saat berita ini ditulis, massa masih menyuarakan aspirasinya sambil dijaga oleh aparat keamanan.
#langlangkotaradiomayangkara.com ► (5-6-2023) Kasi Humas Polres Tulungagung Iptu Mohammad Anshori mengatakan razia yang digelar pada Sabtu malam kemarin, berhasil menjaring sekitar 20 pengendara sepeda motor.
Anshori menjelaskan rata-rata pelanggaran yang dibuat karena pengendara tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat berkendara, tidak memakai helm serta memasang knalpot brong.
Puluhan pelanggar tersebut dikenakan sanksi tilang. Anshori mengatakan kegiatan razia ini sebagai upaya untuk menjaga situasi di masyarakat tetap kondusif dan antisipasi gangguan kamtibmas. Sasaran yang dituju pun merupakan lokasi-lokasi yang rawan seperti area jalanan yang biasanya digunakan balapan liar.
Anshori mengimbau masyarakat jika berkendara untuk tetap tertib pada aturan lalu lintas seperti memakai helm dan membawa kelengkapan surat berkendara, memasang sparepart kendaraan yang sesuai standar, untuk meminimalisir terjadinya laka lantas.
