Radio Mayangkara

Kritis & Solutif

Kategori: Ekonomi

  • Agar PMK tidak meluas, 9 ekor sapi di kota Blitar dipotong paksa

    Agar PMK tidak meluas, 9 ekor sapi di Kota Blitar dipotong paksa.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar — Dewi Masitoh mengatakan, jumlah temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Blitar terus bertambah, saat ini jumlahnya mencapai 59 kasus.

    Dari jumlah itu, 9 ekor sapi harus dipotong paksa, sementara 6 ekor mati, sembuh 16 ekor.

    Dewi menjelaskan, langkah pemotongan paksa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas. Hal ini juga bertujuan menjaga kualitas ekonomi ternak yang masih memungkinkan dijual sebelum kondisinya memburuk.

    Dewi menambahkan, meskipun jumlah temuan sudah banyak namun hingga kini belum ada surat edaran status wabah dari pemerintah pusat, sehingga dinas masih terus berupaya dengan penyuntikan vaksin PMK.

    Reporter : Dinda
    #radioblitar #radiomayangkara

  • UMK Kota Blitar 2025 Ditetapkan: Naik dari 2 Juta 330 Ribu Rupiah Menjadi 2 Juta 481 Ribu 450 Rupiah

    UMK Kota Blitar 2025 sudah ditetapkan. Dari 2 juta 330 ribu Rupiah menjadi 2 juta 481 ribu 450 Rupiah.

    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar — Juyanto mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan besaran upah minimum kota/kabupaten atau UMK 2025 di Jawa Timur, hari ini(19/12/2024).

    Ketetapan itu tertuang dalam SK Gubernur Jatim Nomor 100 Tahun 2024. Dalam SK itu disebutkan, besaran UMK Kota Blitar tahun 2025 ditetapkan sebesar 2 juta 481 ribu 450 Rupiah atau naik 6.5 persen dari UMK Kota Blitar 2024.

    Juyanto menjelaskan, besaran UMK 2025 yang telah ditetapkan ini nilainya sama seperti usulan yang ditetapkan bersama dengan dewan pengupahan Kota Blitar. Ada beberapa indikator yang menjadi rumus penghitungan usulan UMK, diantaranya terkait laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga tidak asal susun.

    Pihaknya juga akan mengumpulkan ratusan pengusaha di Kota Blitar untuk sosialisasi penetapan UMK 2025.

    Sebelumnya, UMK kota Blitar tahun 2024 sebesar 2 juta 330 ribu Rupiah.

    Reporter : Dinda
    #radioblitar #radiomayangkara

  • Pemkab Tulungagung Usulkan Kenaikan UMP 2025 Rp 2.470.800, Pemkot Blitar Rp 2.481.000

    Pemkab Tulungagung mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten 2025 sebesar 2.470.800 rupiah. Sementara Pemkot Blitar mengusulkan 2.481.000 rupiah.

    Kepala Disnakertrans Tulungagung — Agus Santoso mengatakan, setelah menggelar rapat bersama anggota Dewan Pengupahan Tulungagung, UMK Tulungagung 2025 ditetapkan sebesar 2.470.800 rupiah. Penetapan itu mengacu Permenaker 16 tahun 2024 di mana kenaikan UMK non sektoral harus berada di angka 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan UMK tahun 2025 sebesar 150.800 bila dibandingkan UMk tahun ini.

    Agus mengaku, sebelum penetapan sempat ada perdebatan terkait persentase kenaikan UMK, karena dari kalangan pengusaha mengusulkan kenaikan nya dibawah 6,5 persen.

    Agus menyebut, setelah ini pihaknya langsung mengusulkan kenaikan UMK 2025 kepada Pj Gubernur Jatim yang rencananya akan disahkan dan diumumkan pada 16 Desember 2024.

    Disisi lain, Ketua Apindo Tulungagung — Nur Wakhidun mengatakan, usulan dari pengusaha maksimal kenaikan UMK 5 persen di tahun depan karena melihat pertumbuhan ekonomi Tulungagung di angka 5 persen. Wakhidun menilai kenaikan UMK 2025 cukup memberatkan, tapi pihaknya tetap menerimanya karena sudah diputuskan.

    Sementara itu, dari Kota Blitar Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah dan Tenaga Kerja — Juyanto mengatakan, pemkot mengusulkan kenaikan UMK 2025 sebesar 2.481.000 rupiah atau naik 151.450 dari UMK tahun ini.

    Juyanto menegaskan, penetapan usulan UMK 2025 ini mempertimbangkan 2 hal diantaranya inflasi daerah dan tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Blitar. Selain itu, penyusunan ini mengacu Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja, buruh dan daya saing usaha.

    Juyanto menambahkan, selanjutnya usulan ini dikirim ke pemerintah provinsi untuk kemudian dilakukan pembahasan. Setelah itu, yang menetapkan langsung pj gubernur Jawa timur.

    Reporter : Dinda-Anggi

    #radioblitar #radiomayangkara

  • 44 Desa di Kabupaten Blitar Terima Insentif Dana Desa Lebih dari 100 Juta karena Pengelolaan Keuangan yang Baik

    44 desa di Kabupaten Blitar menerima insentif dana desa seratus juta lebih karena pengelolaan keuangan dana desanya baik.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Bambang Dwi, mengatakan insentif dana desa yang diterima 44 desa mencapai 144 juta lebih untuk tiap desa dan sudah ditransfer ke rekening kas desa sejak 3 Oktober lalu.

    Bambang menyebut penyaluran tambahan insentif ini mengacu pada Kempenkeu 352 Tahun 2024 dan penilaian tata kelola keuangan desa langsung dilakukan oleh pusat.

    Bambang menjelaskan insentif dana desa ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas penggunaan dana desa dalam Permendes.

    Dalam pencairannya masing-masing desa membuat surat pernyataan komitmen penganggaran insentif desa yang diajukan ke DPMD.

    Selanjutnya DPMD memverifikasi berkas pengajuan desa dan dikirim ke BPKAD sebelum dintransfer ke rekening desa. Insentif dana desa ini mulai diberikan ke desa dua tahun terakhir.

    Reporter : April
    #radioblitar #radiomayangkara

  • UMK Kabupaten Blitar Akan Ditetapkan Akhir Bulan November Mendatang

    Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK Kabupaten Blitar Ditetapkan Akhir Bulan November mendatang.

    Kabid Hubungan Industrial (HI) Disnaker Kabupaten Blitar – Santi Miarni mengatakan,
    pembahasan UMK tidak bisa langsung dilakukan dewan pengupahan karena harus menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan dari Kementerian Ketenagakerjan.

    Pemerintah Kabupaten Blitar juga masih menunggu data dari BPS dan pemerintah provinsi Jawa Timur.

    Sesuai jadwal pembahasan upah minimum provinsi (UMP) pada 11-20 November, sementara UMP ditetapkan oleh provinsi pada 21 November mendatang. Sehingga setelah jadwal itu atau kisaran 22 – 29 November pihaknya harus menyelesaikan sidang dewan pengupahan.

    Santi menjelaskan, dalam penetapan UMK dewan pengupahan harus mengacu data dari Badan Pusat Statistic (BPS) yang diterima melalui Kemnaker. Data itu menyangkut pertumbuhan produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat partisipasi anggota keluarga yang bekerja juga menjadi pertimbangan dalam penentuan UMK.

    Pembahasan UMK di Kabupaten Blitar akan dilakukan oleh dewan pengupahan daerah yang melibatkan sejumlah unsur seperti pemerintah/serikat pekerja atau serikat buruh juga perwakilan pengusaha atau Apindo.

    Untuk UMK 2025 jika sudah tuntas dibahas di daerah nilainya yang muncul akan diusulkan oleh Bupati kepada dewan pengupahan provinsi sebelum akhirnya ditetapkan oleh Gubernur Jatim.

    Santi belum bisa memprediksi apakah UMK kabupaten Blitar tahun 2025 akan mengalami kenaikan atau tidak.

    Reporter : April
    #radioblitar #radiomayangkara

  • Pemkot Blitar mentargetkan akhir tahun 2024 seluruh usaha di kota Blitar memiliki perijinan NIB

    Pemkot Blitar mentargetkan akhir tahun 2024 seluruh usaha di kota Blitar memiliki perijinan NIB.

    Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP kota Blitar Heru Pramono mengatakan, pemerintah kota Blitar mentargetkan akhir tahun 2024 nanti seluruh usaha di kota Blitar sudah memilki perijinan nomor induk berusaha atau NIB.

    Tidak hanya usaha yang skala besar namun juga usaha skala kecil seperti UMKM maupun warung kelontong serta kos kosan dan homestay.

    Heru menyebut untuk mencapai target itu saat ini tim dari DPMPTSP kota Blitar melakukan jemput bola dengan bekerjasama dengan 21 kelurahan di kota Blitar, apabila ada warganya yang punya usaha dan belum memiliki perijinan maka akan dibantu proses pengurusannya.

    Sehingga dengan langkah itu diharapkan proses percepatan pengurusan ijin ini bisa selesai di akhir tahun nanti.

    Ada sejumlah manfaat apabila usaha memiliki ijin satu diantara mereka dapat mudah untuk mengakses pemodalan selain itu bisa mendapat sarana prasarana bantuan dari pemerintah.

    Heru berharap seluruh pengusaha di kota Blitar bisa memiliki kesadaran untuk pengurusan perijinan usahanya.

    Reporter : Dinda
    #radioblitar #radiomayangkara

  • Disnakkan kabupaten Blitar bangun rumah potong unggas RPU di Srengat menggunakan alokasi anggaran 2 miliar rupiah ditargetkan beroperasi akhir tahun nanti.

    Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Eko Susanto membenarkan jika saat ini pihaknya dalam proses membangun RPU di kawasan Rumah Potong Hewan di Srengat.

    Pembangunan RPU ini dilakukan karena di kabupaten Blitar masih belum memiliki rumah pemotongan unggas dan pangsa pasar cukup tinggi.

    Eko menjelaskan proses perencanaan pembangunan hingga penyediaan alat seperti cool storage di RPU ini menggunakan alokasi anggaran 2 miliar rupiah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus DAK.

    RPU ini ditargetkan bisa selesai november mendatang dan bisa beroperasi di akhir tahun.

    Nantinya ayam yang akan dipotongkan masuk terlebih dahulu di tempat penyimpanan awal dilanjutkan pemotongan, pembersihan, dimasukan ke freezer kapasitas 1 ton untuk pendinginan awal dan disediakan cool storage yang bisa digunakan menyimpan unggas yang sudah dipotong dalam jangka waktu maksimal 1 tahun dengan kapasitas 3 ton.

    Eko berharap dengan adanya RPU di Srengat ini bisa menambah layanan untuk masyarakat dan Pendapatan asli daerah setelah sebelumnya kabupaten Blitar sudah memiliki 3 rumah pemotongan hewan di kabupaten Blitar.

    Reporter : April
    #radioblitar #radiomayangkara

  • Baru dua minggu menjadi legislator, puluhan anggota DPRD Tulungagung menggadaikan SK-nya ke sejumlah perbankan

    Sekretaris DPRD Tulungagung Sudarmaji membenarkan sejumlah anggota dewan sudah menggadaikan SK pengangkatannya ke sejumlah perbankan.

    Sudarmaji memperkirakan legislator yang menggadaikan SK-nya ini sekitar 20 orang. Namun dia tidak mengetahui pasti apa motif anggota dewan menggadaikan SK ini. Menurut Sudarmaji hal ini menjadi ranah pribadi dari masing-masing anggota dewan.

    Sudarmaji menyebut, pasca pelantikan 26 Agustus lalu SK pengangkatan langsung diserahkan ke seluruh anggota dewan.

    Terkait nominal pinjamannya beragam di rentang 500 sampai 700 juta rupiah dan dilakukan di beberapa perbankan.

    Sedangkan untuk pembayaran angsuran pinjaman ini Sudarmaji menegaskan tidak otomatis potong gaji karena dilakukan oleh anggota dewan sendiri.

    Dia menambahkan tidak semua anggota dewan menggadaikan SK di tahun pertama menjabat karena biasanya ada juga yang di tahun kedua dan ketiga.

    Sementara itu salah satu legislator yang enggan disebutkan namanya tidak tertarik untuk menggadaikan SK keanggotaan dewannya.

    Sebelumnya 50 anggota DPRD Tulungagung resmi diambil sumpahnya 26 Agustus lalu.

    Reporter : Amir

    #radioblitar #radiomayangkara

  • Tahun ini Pemkab Blitar hanya menerima satu kuota transmigrasi padahal peminatnya banyak

    Kabid Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Latip Usman mengatakan tahun ini pemkab hanya mendapat satu kuota untuk transmigrasi di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

    Latip menyebut Kuota tahun ini masih sama dengan tahun lalu. Padahal sebenarnya minat masyarakat untuk menjadi transmigran cukup tinggi. Tahun ini ada 6 pendaftar transmigrasi ke Poso ditambah 17 pendaftar yang antri sejak tahun lalu untuk bersaing mendapatkan jatah transmigrasi.

    Dari serangkaian seleksi akhirnya disnaker menentukan satu warga Desa Gledug Kecamatan Sanankulon terpilih menjadi transmigran ke Poso yang akan diberangkatkan november mendatang.

    Lativ menjelaskan satu warga yang terpilih ini dilihat dari latar belakang pertanian yang cukup bagus dan usia yang masih cukup muda karena disana akan menggarap lahan yang disediakan pemerintah.

    Proses seleksi ini dimulai dengan mengupload data di website yang dimiliki oleh kementerian dengan bebrapa kriteria seperti usia dibatasi maksimal 45 tahun.

    Banyak masyarakat kabupaten Blitar berminat menjadi transmigran karena harapan meraih kesejahteraan. Saat transmigrasi mereka disediakan lahan cukup luas dan modal serta disediakan tempat tinggal.

    Selain itu sebagian masyarakat usianya sudah tidak masuk syaraty usia pasar kerja sehingga memilih menjadi transmigran.

    Latip menambahkan kuota untuk transmigrasi memang minim. Untuk
    Progam transmigrasi ini Jawa Timur hanya mendapat 16 kuota yang dibagi kabupaten kota di jawa timur.

    Reporter : April
    #radioblitar #radiomayangkara

  • Pemkab Blitar percepat inventarisir aset ruas jalan di 28 kelurahan kabupaten Blitar

    Pemkab Blitar percepat inventarisir aset ruas jalan di 28 kelurahan kabupaten Blitar

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar Kudiyanto menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam proses  menyelesaikan inventarisir aset jalan di 28 kelurahan kabupaten Blitar untuk nantinya diterbitkan sertifikat aset jalan.

    Menurut Kurdi, inventarisir jalan ini dimulai dari proses pengukuran masing masing ruas jalan oleh tim dari Badan Pertanahan Nasional BPN. Penguruhan aset jalan kelurahan ditargetkan bisa selesai tahun ini sementara untuk penerbitan SK bidang tanah dilakukan secara bertahap.

    Kurdi menjelaskan inventarisi aset jalan kelurahan dilakukan setelah sebelumnya pemkab melakukan inventarisir ruas jalan kabupaten Blitar. Inventarisir aset jalan kelurahan ini dilakukan diantaranya untuk perapian data pengamanan  dan legalitas sesuai amanat dari KPK.

    Pemkab Blitar memastikan terus ber koordinasi  dengan BPN terkait proses inventarisir aset jalan ini agar bisa selesai  sesuai waktu yang diharapkan.

    Reporter : April

    #radioblitar #radiomayangkara