Radio Mayangkara

Kritis & Solutif

Kategori: Politik

  • 11 Orang Calon Petugas PPK KPU Kota Blitar Dinyatakan Gugur Karena Tidak Hadir Mengikuti Tes CAT Yang Digelar Hari Ini.11 Orang Itu Tidak Hadirtanpa Alasan.

    #LangLangKotaradiomayangkara.com ►[6/12/2022] Komisioner KPU kota blitar divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM rangga bisma aditya mengatakandari 106 calon petugas PPK KPU kota blitar yang wajib mengikuti tes CAT di gedung smpn 3 kota blitar ada 11 orang yang tidak hadir.11 orang yang tidak hadir itu tanpa alasan sehingga mereka yang tidak hadir dinyatakan gugurdan tidak bisa mengikuti tes wawancara selanjutnya. Rangga menjelaskan pada proses CAT ini petugas menggunakan sistem gugur sehingga jika ada yang tidak hadir maka langsung dinyatakan gugur.

    Dari total 95 yang mengikuti tes cat hari ini akan diambil 45 orang untuk 3 kecamatan masing masing 15 orangdan akan lanjut proses seleksi dengan wawancara. Rangga menambahkan pengumuman akan disampaikan pada tanggal 8 desember 2022.

  • Sebanyak 897 Aset Tanah Milik Pemkot Selesai Disertifikasi Melalui Program PTSL. Jumlah Ini Melebihi Target Yang Ditetapkan KPK Tahun 2022 Yaitu Sebanyak 835 Aset.

    #LangLangKotaradiomayangkara.com ►[6/12/2022] Kepala dinas BPKAD kota Blitar Widodo Sapto Johanes mengatakan melalui program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL sebanyak 897 aset tanah milik pemkot Blitar selesai disertifikasi. Ratusan aset itu diajukan ke BPN kota Blitar pada tahun 2022 ini. Sedangkan untuk penyerahan sertifikat aset tanah milik pemkot Blitar dari BPN kota Blitar dilakukan sebanyak tiga tahap. Untuk tahap pertama dan tahap kedua pemkot Blitar menerima 361 sertifikat dari BPN.dan terakhir pada bulan desember 2022 ini pemkot Blitar kembali menerima 536 sertifikat dari BPN. Menurutnya sertifikasi ini menjadi bagian pemkot untuk melindungi aset milik daerah.

    Sementara ituKepala BPN kota Blitar kusniyati mengatakan sertifikasi aset milik pemkot Blitar pada 2022 ini sudah melebihi target dari KPK.KPK menargetkan ada 835 aset milik pemkot Blitar yang disertifikasi pada 2022 ini.namun kota Blitar bisa melebihi target itu.

    Kusniyati menambahkanmasih ada sejumlah aset milik pemkot Blitar yang diajukan sertifikasi pada 2023. Dimana sebagian merupakan aset pembelian baru. [Dinda Puspa]

  • KPU Tulungagung Menjadwalkan Proses Seleksi Pantian Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada 6 Sampai 7 Desember 2022. Pelaksanaan Tes Cat Akan Dibagi Menjadi 10 Gelombang.

    #LangLangKotaradiomayangkara.com ►[5/12/2022] Koordinator divisi sosialisasi pendidikan pemilih, parmas dan sdm kpu tulungagung – much. Amarodin mengatakan pihaknya telah menjadwalkan PRoses seleksi tulis berbasis cat untuk PPK tulunggung pada 6 sampai 7 desember 2022 mendatang. Seleksi itu nanti akan diikuti oleh 911 peserta yang telah lolos dalam tahap seleksi administrasi. Amar menenyebut PRoses seleksi itu nanti akan dilakukan sebanyak 10 gelombang dengan masing-masing gelombang ada sekitar 100 perserta karena jumlah komputer yang tersedian ada 100 pc.

    Sehingga PRoses seleksi diperlukan waktu 2 hari. Amar juga mengatakan setelah PRoses seleksi tulis itu nanti akan dilanjutkan dengan seleksi wawancara dengan diambil mininal 3 kali jumlah kebutuan masing-masing kecamatan yaitu 15 peserta dengan nilai tertinggi.

    Sebelumnya diberitakan dari 1654 pendaftar seleksi PPK kpu tulungagung menyebut hanya 911 pedaftar yang dinyatakan lolos seleksi adminstrasi. [Anggi Wahyu]

  • Honorarium Badan Ad Hoc Khusus PPK Naik Hingga 200 ribu Hingga 300 Ribu Rupiah. Jika Sebelumnya Honorarium Ketua PPK Rp.2,300,000,- Pada Pemilu 2024  Rp.2,500,000,-  Dengan Masa Kerja 8 Hingga 9 Bulan.

    #LangLangKotaradiomayangkara.com ►[5/12/2022] Komisioner kpu kota blitar divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sdm rangga bisma aditya mengatakan honorarium badan ad hoc khususnya petugas pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilu tahun 2024 bertambah sebesar 200 ribu hingga 300 ribu dibanding pada pemilu sebelumnya.

    Rangga menjelaskan jika sebelumnya ketua PPK mendapat honorarium sebesar 2 juta 300 ribu rupiah pada pemilu kali ini bertambah menjadi 2 juta 500 ribu rupiah sedangkan untuk honorarium anggota PPK yang sebelumnya 1 juta 600 menjadi 1 juta 800 ribu rupiah.

    Mereka akan bekerja selama 8 hingga 9 bulan.rangga mengatakan dengan kenaikan honorarium badan ad hoc khusus PPK ini pihaknya berharap bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk bisa maksimal dalam bekerja sebab PPK memiliki tugas utama diantaranya membantu kpu dalam melakukan pemutakhiran data pemilihdaftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Sebelumnya dari 185 pendaftar sebagai PPK sebanyak 106 yang lolos seleksi administrasi. [Dinda Puspa]