Kategori: Berita Nasional

Semua CJH kloter 8 dan 9 Kabupaten Blitar dipastikan laik terbang yang dijadwalkan tiba di Madinah pagi ini.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kabupaten Blitar — Hamim Thohari mengatakan, 760 CJH asal Kabupaten Blitar yang tergabung dalam kloter 8 dan 9 sejak semalam sudah terbang menuju Madinah.

Kloter 8 berangkat dari Bandara Juanda sejak pukul 19.50 WIB sementara kloter 9 pukul 21.00 WIB.

Hamim memastikan semua calon jemaah asal Kabupaten Blitar dipastikan laik terbang sehingga semua berangkat.

Hamim menyebut hingga pukul 9.00 pagi ini CJH asal Kabupaten Blitar terpantau masih belum tiba di Madinah.

Hamim juga mengatakan CJH tahun ini sangat mematuhi tata tertib penerbangan sehingga tidak ada barang bawaan yang ditemukan petugas dan dilarang dibawa dalam penerbangan.

Pihaknya berharap semua CJH Kabupaten Blitar terus dalam kondisi sehat untk menjalani serangkaian ibadah haji tahun ini.

Diberitakan sebelumnya untuk jemaah haji termuda Kabupaten Blitar berusia 23 tahun sementara jemaah tertua berusia 95 tahun.

Reporter : April
#radioblitar #radiomayangkara #Haji2025 #CJHBlitar #Kloter8dan9 #LaikTerbang #TibaDiMadinah #IbadahHaji #BlitarUpdate #BeritaTerkini

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mencatat ada 4000 siswa kurang mampu yang rencananya akan menerima bantuan pendidikan tahun ini.

Deni Setiawan — Kepala Bidang Pengelolaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mengatakan total ada 4.002 siswa yang saat ini tengah diverifikasi dan divalidasi untuk menerima bantuan siswa kurang mampu atau BKSM.

Bantuan pemberian bantuan ini merupakan salah satu agenda dari 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang baru dari sektor pendidikan.

Deni menjelaskan total anggaran yang disiapkan Dinas Pendidikan untuk program BKSM tingkat SD ini lebih kurang 3 Miliyar Rupiah. Sementara verifikasi dan validasi 4.002 data siswa ini nantinya akan dikebut untuk segera direalisasikan pada bulan Juli ini.

Menurut Deni, jumlah siswa ini meliputi berbagai kelas kecuali kelas 1 karena masih berstatus sebagai siswa baru. Siswa kelas satu ini akan diajukan menerima bantuan di tahun depan ketika sudah kelas 2.

Deni menambahkan, selain bantuan BKSM dari APBD Kabupaten Blitar, beberapa siswa juga mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat melalui program PIP. Penerima program ini sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Reporter : Glorian
#radioblitar #radiomayangkara #BantuanPendidikan #DinasPendidikanBlitar #SiswaKurangMampu #PendidikanUntukSemua #KabupatenBlitar #BlitarUpdate #BeritaTerkini

Tahun ini, Pemkot Blitar akan memberikan seragam gratis bagi siswa TK hingga SMP dalam bentuk seragam jadi.

Walikota Blitar — Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin mengatakan, pemberian seragam gratis bagi siswa TK hingga SMP di Kota Blitar tahun ini dalam bentuk siap pakai atau seragam jadi, berbeda dengan tahun 2024 berupa kain seragam dan ongkos jahit.

Ibin menyebut, pemberian dalam bentuk seragam jadi itu dinilai lebih efektif dan bisa lebih cepat jika dibandingkan dalam bentuk kain. Selain itu juga mengantisipasi penyalahgunaan ongkos jahit.

Sementara terkait teknis penyaluran, saat ini dinas pendidikan masih tahap perencanaan.

Sebelumnya ditahun 2024 lalu, seragam gratis bagi siswa TK hingga SMP di Kota Blitar disalurkan dalam bentuk bahan kain dan ongkos jahit dengan jumlah bervariasi. Dengan alokasi anggaran sekitar 2 miliar tidak jauh beda dengan tahun ini.

Reporter : Nindy
#radioblitar #radiomayangkara #SeragamGratis #PemkotBlitar #PendidikanBlitar #TKhinggaSMP #BantuanPendidikan #BlitarUpdate #BeritaTerkini

24 wanita Kota Blitar yang sudah menikah ditargetkan bisa mengikuti KB melalui metode operasi wanita atau MOW. Pemkot menyiapkan uang kompensasi setelah operasi sebesar 400 ribu per orang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Blitar — Parminto mengatakan, tahun ini Pemkot blitar mentargetkan 24 wanita yang sudah menikah bisa melakukan KB dengan metode operasi wanita atau MOW. Target ini masih sama seperti tahun lalu.

Parminto menyebut, pelaksanaan MOW ini akan difasilitasi oleh pemerintah melalui APBD. Pemerintah juga akan menyiapkan uang kompensasi pengganti untuk mereka yang akan mengikuti KB MOW ini sebesar 400 ribu Rupiah. Uang kompensasi ini diberikan untuk mencukupi kebutuhan keluarga selama beristirahat pasca MOW.

Parminto berharap agar wanita yang sudah menikah dan minimal sudah mempunyai 2 anak dengan usia subur hingga 49 tahun untuk mau melakukan KB MOW ini.

Reporter : Dinda
#radioblitar #radiomayangkara #KBMOW #KesehatanReproduksi #KeluargaBerencana #PemkotBlitar #KompensasiMOW #BlitarUpdate #BeritaTerkini

Pemkab Blitar akan memperketat pengawasan siswa di sekolah setelah terjadinya dua kasus dalam kurun dua bulan terakhir.

Momen peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi refleksi bagi pemkab, utamanya menyikapi kasus bullying yang masih terjadi di lingkup pelajar.

Bupati Blitar Rijanto mengakui adanya dua kasus bullying yang melibatkan pelajar dalam dua bulan terakhir menjadi pengalaman dan pembelajaran semua pihak untuk mengambil langkah yang tepat.

Pengawasan dan pemantauan ke sekolah akan lebih digenjarkan untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi. Selain itu pihaknya juga berkoordinasi dengan lintas sektor seperti kepolisian untuk upaya preventif.

Sementara itu, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Blitar — Mikhael Hankam memastikan akan lebih gencar memberikan pembinaan kepada pelajar di sekolah sekolah untuk pencegahan kasus bullying kembali terulang.

Selain itu pihaknya berharap peran serta keluarga untuk lebih mengontrol penggunaan dan pemanfaatan handphone pada anaknya agar lebih bijak dan tidak disalahgunakan.

Diberitakan sebelumnya kasus bullying terjadi dua kali, pertama bulan Maret yang menimpa pelajar SMP, ementara kasus selanjutnya beberapa hari lalu yang juga menimpa pelajar SMP, kedua peristiwa ini viral di media sosial.

Reporter : April
#radioblitar #radiomayangkara #PengawasanSekolah #PemkabBlitar #BullyingPrevention #KeamananSiswa #BlitarUpdate #PendidikanAman #BeritaTerkini

Momen Hardiknas, Walikota Blitar menegaskan tidak ada siswa titipan di SMPB 2025.

Pasca upacara Hardiknas pagi tadi, Walikota Blitar — Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin bersama Forkopimda menandatangani penandatanganan pakta integritas SPMB Tahun ajaran 2025/2026.

Ia dengan tegas melarang adanya praktik siswa titipan khususnya bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar saat penerimaan murid baru. Menurutnya, proses SPMB harus berjalan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Ibin berharap semua masyarakat bisa menerima hasil dari SPMB itu, terlebih saat ini jumlah sekolah mulai TK hingga SMP di Kota Blitar dinilai sudah cukup.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar — Dindin Alinurdin memastikan proses SPMB telah berdasarkan aturan perundang undangan. Selain itu potensi adanya praktik siswa titipan menurutnya tidak ada karena prosesnya melalui sistem online.

Namun untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya akan melibatkan Dukcapil, Dinsos serta Kecamatan dan Kelurahan untuk mengawal penerimaan siswa baru khsusunya jalur Domisili dan Afirmasi yang rawan adanya siswa titipan.

Menurut Dindin, hingga saat ini di Kota Blitar tidak ada siswa titipan.

Reporter : Nindy
#radioblitar #radiomayangkara #Hardiknas2025 #SMPB2025 #PendidikanBerkualitas #WalikotaBlitar #TanpaSiswaTitipan #BlitarUpdate #BeritaTerkini

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tidak akan menerima siswa yang mendaftar pada lembaga SD yang telah melebihi kuota rombel pada SPMB tahun 2025/2026.

Deny Setiawan — Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menjelaskan berdasarkan juknis pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2025/2026 mendatang, rombongan belajar atau rombel tiap kelas dibatasi 28 siswa untuk jenjang Sekolah Dasar.

Bila ada satu atau dua siswa yang tetap didaftarkan maka diwajibkan untuk mencari SD terdekat lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gangguan pada Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Gangguan data ini akan berpengaruh pada penerimaan Dana BOS hingga tunjangan para guru.

Ketegasan ini harus dilakukan meski memiliki risiko terjadinya bersitegang antara orang tua siswa dengan lembaga SD.

Deni mengaku meski kuota SPMB ini diawasi dengan ketat, ada pengecualian untuk beberapa kasus salah satunya di SDN Ngadirenggo 3. SD ini diizinkan menerima siswa lebih dari kuota karena jarak pemukiman penduduk dengan SD lainnya sangat jauh.

Deni menambahkan, saat ini sudah tidak ada lagi istilah sekolah negeri favorit karena kualitas pendidikan SD di Kabupaten Blitar sama, sehingga ketatnya pengawasan penerimaan murid baru ini dilakukan untuk pemerataan pendidikan di lembaga sekolah.

Reporter : Glorian
#radioblitar #radiomayangkara #SPMB2025 #KuotaRombel #PendaftaranSD #DinasPendidikanBlitar #PendidikanBlitar #BlitarUpdate #BeritaTerkini #AturanPenerimaan

Tiga SMP Negeri Di Kota Blitar mengusulkan penghapusan program sepeda gratis bagi siswa ke pemerintah kota karena kondisi barang dinilai sudah tidak layak.

Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Blitar — Jais Alwi Mashuri mengatakan, dari sembilan SMP Negeri di Kota Blitar, tiga diantaranya telah menyampaikan usulan penghapusan program sepeda gratis bagi siswa ke pemerintah kota melalui BPKAD.

Tiga sekolah itu yakni: SMPN 3, SMPN 6 dan SMPN 7.

Menurut Jais, usulan itu disampaikan karena mereka melihat sejumlah sepeda sudah dalam kondisi tidak layak . Sehingga jika dilakukan perbaikan maka hasil servis yang didapat tidak bisa maksimal, justru menelan biaya mahal.

Jais pun membenarkan hal itu, sebab masa manfaat sebuah barang itu sekitar lima tahun, sementara sepeda gratis ini sudah 8 tahunan.

Jais menambahkan, saat ini di BPKAD sedang dalam tahap appraisal atau penilaian untuk mengetahui berapa nilai sepeda jika seandainya dilakukan pelelangan.

Reporter : Nindy
#radioblitar #radiomayangkara #PenghapusanSepedaGratis #SMPNegeriBlitar #KondisiBarangTidakLayak #PendidikanBlitar #BlitarUpdate #FasilitasSekolah #BeritaTerkini #UsulanPemerintah

Flushing atau Pladu di Bendungan Wlingi Raya dan Bendungan Lodoyo Serut dilaksanakan sepekan mulai 27 April – 03 Mei 2025, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas di sepanjang aliran Sungai Brantas.

Kegiatan flushing atau penggelontoran sedimen waduk di Bendungan Wlingi dan Lodoyo akan dilaksanakan selama sepekan mulai 27 April hingga 03 Mei 2025 mendatang.

Kepala Divisi Jasa ASA Wilayah Sungai Brantas Perum Jasa Tirta — Agung Nugroho Dwi Prasetyo menjelaskan, dengan adanya flushing maka akan ada penurunan elevasi muka air Sungai Brantas pada hulu Waduk Wlingi dan Lodoyo yang signifikan dan potensi peningkatan debit dan kekeruhan air terutama pada ruas hilir Waduk Wlingi dan Lodoyo.

Sehingga akan dilakukan penutupan sementara jalan akses lintas Bendungan Wlingi dan jalan akses lintas Bendung Lodoyo untuk menjaga keselamatan bersama.

Masyarakat juga tidak mendekati lokasi kegiatan flushing.

Agung juga menegaskan telah bersurat kepada seluruh instansi terkait baik Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, dinas-dinas terkait, Kepolisian, TNI, camat dan Kepala Desa yang wilayahnya terdampak.

Diharapkan mereka juga bisa memberikan sosialiasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di sepanjang aliran Sungai Brantas.

Agung memastikan kegiatan flushing rutin dilakukan setiap tahun, yang menjadi salah satu upaya efektif dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi Waduk Wlingi dan Lodoyo keberlanjutan pembangkitan listrik di PLTA Wlingi, PLTA Lodoyo dan PLTM Lodagung, serta kelancaran pasokan air daerah irigasi Lodagung.

Jasa tirta juga sudah melakukan koordinasi dan persiapan bersama perwakilan Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) pada tanggal 09 April 2025 lalu.

Dilanjutkan rapat koordinasi persiapan flushing bersama dinas dan stakeholders terkait pada tanggal 17 April 2025.

Reporter : April
#radioblitar #radiomayangkara #FlushingBendungan #BendunganWlingiRaya #BendunganLodoyoSerut #SungaiBrantas #KeamananWarga #LingkunganHidup #BlitarUpdate #BeritaTerkini

Pemkab Blitar masih menunggu Persetujuan Nomor Induk Pegawai untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar — Budi Hartawan mengatakan, hasil koordinasi terakhir dengan BKN 11 April lalu diketahui untuk Nomor Induk Pegawai NIP 46 CPNS kabupaten Blitar masih belum diterbitkan.

Sementara untuk PPPK dari sekitar 800 lebih yang diajukan, sudah ada 500 an yang selesai atau sekitar 60 persen lebih.

Budi memastikan proses penerbitan NIP ini semua menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga pihaknya masih terus menunggu untuk semua NIP selesai untuk diproses SK Bupati dan diserahkan.

Pihaknya terus mengawal proses persetujuan dan penerbitan NIP sebagai proses pengangkatan CPNS di kabupaten Blitar.

Sebelumnya Pemerintah resmi mengumumkan percepatan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) di tahun 2025 baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025.

Sementara jadwal pengangkatan PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat bulan Oktober mendatang.

Reporter : April
#radioblitar #radiomayangkara #PersetujuanNIP #CPNS2025 #PPPK2025 #PemkabBlitar #NomorIndukPegawai #RekrutmenPemerintah #BeritaBlitar #InformasiTerkini